Bayang, bayang Kesetaraan, Ketika Rompi Pink Menjadi Ujian Integritas Hukum

Berdasarkan laporan terbaru dari Senayan, Panja Komisi III DPR RI mendesak agar proses hukum yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah berjalan secara setara dan adil tanpa memandang bulu. Sebagaimana diwartakan, desakan ini muncul untuk meredam spekulasi publik terkait potensi adanya perlakuan istimewa bagi mantan pejabat tinggi institusi penegak hukum.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe →

Menurut anggota Panja Komisi III Rudianto Lallo, transparansi prosedural adalah kunci utama agar masyarakat percaya bahwa pemberantasan korupsi tidak tebang pilih. "Kalau memang ada alasan hukum atau pertimbangan prosedural sehingga perlakuannya berbeda, jelaskan secara transparan kepada publik," ujarnya dalam keterangan resmi.

Sentimen serupa juga disampaikan oleh Gus Falah yang mengingatkan bahwa prinsip konstitusi equality before the law harus benar-benar diwujudkan dalam praktik nyata. "Tidak boleh ada standar yang berbeda dalam memperlakukan tersangka hanya karena jabatan atau latar belakang tertentu," tegasnya menyikapi dinamika hukum yang tengah bergulir.

Namun di balik riuhnya tuntutan normatif tentang keadilan yang objektif, sebuah insiden kecil justru membongkar sisi lain dari panggung penegakan hukum kita. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono sempat menyampaikan permintaan maaf karena Febrie tidak mengenakan rompi pink khas tahanan sewaktu digiring ke mobil menuju Rutan KPK, dengan dalih situasinya sudah malam dan buru-buru.

Alasan prosedural yang tampak sepele itu perlahan meruntuhkan klaim totalitas kesetaraan yang selama ini dijunjung tinggi oleh institusi negara. Rompi pink yang absen dan digantikan baju batik menjelma sebagai sebuah tanda bahwa keistimewaan bukanlah anomali luar, melainkan celah internal yang selalu menyertai praktik hukum itu sendiri.

Apakah hukum yang murni benar-benar pernah hadir tanpa selubung keistimewaan, ataukah kesetaraan hanyalah sebuah janji manis yang selalu tertunda dalam labirin kekuasaan? Pertanyaan ini membiarkan ruang perdebatan tetap terbuka, menyisakan ketidakpastian produktif tentang sejauh mana keadilan substantif dapat benar-benar digenggam.