Luhut Sentil Program MBG, Ribuan Dapur Gizi Jadi Sasaran Evaluasi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu andalan pemerintah kembali mendapatkan sorotan serius. Berdasarkan laporan media Jambi One, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak lagi hanya berorientasi pada kemudahan lokasi atau kepentingan bisnis semata.

Menurut Luhut, penentuan titik pembangunan SPPG harus sepenuhnya berlandaskan pada data akurat dan tingkat kebutuhan mendesak di lapangan. Wilayah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mesti ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program strategis tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut usai melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di Jakarta guna membahas perbaikan tata kelola serta evaluasi menyeluruh terhadap program gizi nasional. "Pembangunan SPPG tidak boleh lagi sekadar mengikuti kemudahan berbisnis atau mencari lokasi yang gampang. Negara harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan," tegas Luhut sebagaimana dikutip dari laporan.

Dalam evaluasi penataan wilayah sasaran, tercatat sekitar 1.700 unit SPPG difokuskan pembangunannya di daerah dengan angka prevalensi stunting yang masih tinggi. Beberapa wilayah yang menjadi fokus utama di antaranya meliputi Papua, Maluku, Nias, serta Nusa Tenggara Timur.

Selain menyoroti lokasi pembangunan, pemerintah juga memperketat standar kebersihan dan keamanan pangan. Langkah tegas telah diambil oleh Badan Gizi Nasional dengan menutup sekitar 1.300 SPPG yang dinilai belum memenuhi standar higienitas, guna memastikan kualitas makanan yang diterima oleh anak-anak benar-benar aman.