Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya mengandalkan jalur pendidikan formal, Pemprov kini juga fokus memperkuat program pendidikan kesetaraan melalui paket A, B, dan C serta layanan pendidikan inklusif. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari layanan pendidikan di Bumi Lambung Mangkurat.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia yang harus dapat diakses oleh semua kalangan. Ia berkomitmen membuka akses pendidikan seluas-luasnya baik melalui jalur formal, kesetaraan, maupun layanan inklusif. "Tidak boleh ada anak Banua yang tertinggal dari pendidikan," ujar Muhidin di Banjarbaru, Jumat (31/7/2026).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok usia 16-18 tahun di provinsi tersebut masih berada di kisaran 75 persen. Angka ini mengindikasikan masih ada sebagian anak usia SMA yang tidak mengikuti pendidikan. Sementara itu, rata-rata lama sekolah masyarakat Kalsel tercatat sekitar 8,81 tahun atau setara dengan kelas IX SMP, yang berarti masih diperlukan upaya untuk meningkatkan capaian pendidikan hingga jenjang menengah atas.
Tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikan formal. Faktor ekonomi, kondisi keluarga, tuntutan pekerjaan, dan berbagai kendala sosial kerap memaksa anak-anak untuk berhenti sekolah. Menjawab tantangan ini, Pemprov Kalsel mengalokasikan dana sebesar Rp500 juta bagi setiap kabupaten dan kota untuk memperkuat program paket A, B, dan C. Program ini menjadi bagian dari strategi daerah dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
Selain pendidikan kesetaraan, Pemprov Kalsel juga mendorong pengembangan pendidikan inklusif yang memberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus dan kelompok marginal lainnya. Pendidikan inklusif diharapkan mampu menampung anak-anak yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal karena keterbatasan fisik, intelektual, atau sosial. Dengan demikian, semua anak tanpa terkecuali dapat memperoleh hak belajar yang layak.
Penguatan program paket C dan pendidikan inklusif ini sejalan dengan visi pembangunan Kalsel yang tidak hanya mengukur keberhasilan dari jumlah sekolah atau kelulusan semata. Keberhasilan pendidikan dinilai dari sejauh mana setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemprov berharap alokasi anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh setiap kabupaten dan kota.
Muhidin mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kalsel untuk bersinergi dalam memajukan dunia pendidikan. Ia menekankan bahwa upaya pencegahan anak putus sekolah membutuhkan kerja sama dari pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, ia optimistis angka partisipasi sekolah di Kalsel dapat meningkat dan rata-rata lama sekolah masyarakat bisa terus bertambah.
Program ini juga menjadi respons terhadap tantangan pendidikan yang masih dihadapi di berbagai daerah di Indonesia. Kalsel ingin menjadi contoh bahwa akses pendidikan yang merata dan inklusif dapat diwujudkan dengan komitmen politik dan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Pemprov berharap langkah ini dapat menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di provinsi berjuluk Bumi Lambung Mangkurat tersebut.