Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendesak Badan Gizi Nasional atau BGN untuk tidak terlalu lama memberlakukan kebijakan moratorium pembangunan dapur baru dalam Program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan keterangannya, langkah evaluasi harus segera dilakukan demi memberikan kepastian hukum dan usaha bagi para mitra yang telah menjalin kerja sama resmi dengan pemerintah dalam pengadaan fasilitas penunjang program nasional tersebut.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Menurut Yahya Zaini, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang digelar beberapa waktu lalu, para mitra menuntut perlakuan yang adil karena pembangunan dapur ini didasarkan pada persetujuan institusi resmi. "Bukan kerja sama dengan perorangan," tegas politikus dari Partai Golkar tersebut pada Minggu, 19 Juli 2026. Ia menambahkan bahwa para mitra telah menggelontorkan investasi yang signifikan serta biaya perawatan berkala yang tidak sedikit untuk menjaga bangunan dapur agar tetap layak guna.
Dari pantauan redaksi, kebijakan penundaan ini memicu ketidakpastian bagi iklim kemitraan program strategis pemerintah. Menanggapi situasi tersebut, Yahya meminta BGN segera menyusun batas waktu yang jelas dan melakukan klasifikasi yang transparan. Dapur yang telah mengantongi kelengkapan administrasi seperti SPPI dan virtual account, serta bangunan fisik yang sudah rampung secara menyeluruh, harus mendapatkan prioritas utama untuk segera diaktifkan.
Lebih lanjut, pengamatan tim redaksi menunjukkan adanya dampak serius dari penangguhan ini terhadap wilayah penunjang khusus. Pembangunan dapur di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menjadi perhatian yang sangat krusial. Tercatat ada sekitar 2.000 unit dapur di area penunjang perbatasan yang dilaporkan sudah selesai dibangun, namun operasionalnya terpaksa mandek total akibat pemberlakuan regulasi moratorium tersebut.
Berdasarkan urgensi tersebut, Yahya Zaini menegaskan bahwa kerja sama di wilayah 3T harus menjadi prioritas utama untuk segera dilanjutkan oleh BGN. Dirinya mengingatkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah agenda besar yang sangat bergantung pada kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah berkewajiban memberikan jaminan kepastian bagi para investor lokal agar roda pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional ini tidak terhambat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BGN diharapkan dapat segera merumuskan formula kebijakan baru untuk mengatasi polemik operasional dapur ini. Keterlibatan sektor swasta dan komunitas daerah dinilai menjadi pilar utama dalam menyukseskan distribusi pangan sehat secara merata di seluruh pelosok Indonesia.