Pihak Istana meminta pengacara Hotman Paris Hutapea agar tidak membawa nama Presiden Prabowo Subianto dalam kasus hukum yang menjerat kliennya, mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses hukum harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pernyataan tersebut guna menanggapi langkah Hotman Paris yang mempertanyakan tindakan Polri dalam mengusut Febrie. Hotman sempat mengklaim bahwa Febrie merupakan sosok yang berjasa mengembalikan aset negara dan dibanggakan oleh Presiden.
"Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Sebelumnya, Hotman Paris mempertanyakan langkah Kortastipidkor Polri yang mengusut Febrie Adriansyah tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hotman menyebut kliennya telah menyelamatkan aset negara hingga Rp430 triliun dari berbagai penanganan kasus kerugian negara.
"Paling penting kalian bertanya, kalau anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri: Hey, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya! Saya baru tahu tidak ada izin. Coba bayangkan, coba!" ujar Hotman saat jumpa pers di Kejaksaan Agung RI, Jumat (17/7/2026).
Dalam perkara ini, Polri menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dugaan korupsi terkait PT Asabri, anak perusahaan PT Krakatau Steel, serta pasokan batu bara untuk PLTU. Setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, Febrie berstatus tersangka dalam kasus korupsi PT Asabri bersama Don Ritto, sementara pada kasus lainnya ia masih berstatus sebagai saksi.