Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam persidangan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Pemerintah berkomitmen penuh menjaga integritas proses hukum tersebut demi memberikan rasa adil kepada masyarakat.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →"Keadilan harus hadir secara nyata di tengah masyarakat dan proses hukum harus berjalan jujur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.
Gibran menjelaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen untuk terus mendukung penguatan sistem peradilan nasional. Upaya tersebut dilakukan agar institusi hukum semakin dipercaya oleh publik.
Ia juga menyoroti pentingnya pelibatan kalangan profesional yang memiliki rekam jejak serta integritas tinggi, termasuk sebagai hakim ad-hoc, dalam mengawal persidangan kasus penyiraman air keras ini. Menurutnya, hal tersebut sangat krusial untuk menjaga marwah hukum dan kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, kondisi kesehatan Andrie Yunus dilaporkan terus menunjukkan perkembangan positif. Manajer Hukum dan Humas RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Yoga Nara, mengungkapkan bahwa korban telah menjalani tindakan operasi pembersihan sisa jaringan kulit mati serta cangkok kulit lanjutan pada area leher belakang.
Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak penuntasan kasus ini secara transparan. Komnas HAM telah melayangkan surat kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna memeriksa empat tersangka yang diduga terlibat, serta telah berkoordinasi langsung dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.