Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas jangkauan layanan hukum hingga ke tingkat tapak. Langkah nyata ini diwujudkan melalui agenda Penyuluhan Hukum dan Pendampingan Teknis Paralegal se-Kabupaten Bima yang diselenggarakan di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bima pada Kamis, 23 Juli 2026. Dari pantauan redaksi, puluhan peserta antusias mengikuti tahapan pelatihan yang dirancang untuk memperkuat peran Pos Bantuan Hukum Desa.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan keterangan Dr. Juwaidin yang mewakili Kepala DPMPD Kabupaten Bima, sinergi berkelanjutan bersama Kanwil Kemenkum NTB sangat krusial dalam mengoptimalkan fungsi Posbakum Desa. Menurutnya, keberadaan paralegal memiliki peran yang amat strategis sebagai garda terdepan guna memberikan pendampingan hukum awal serta menyelesaikan berbagai sengketa nonlitigasi di tengah masyarakat desa.
Dalam kesempatan yang sama, Penyuluh Hukum Ahli Madya Soelistyaningsih mengungkapkan bahwa proses aktualisasi menjadi fase krusial bagi pengembangan kapasitas para peserta. "Dari 191 Posbakum Desa yang telah diresmikan di Kabupaten Bima, sebanyak 94 paralegal telah mengikuti pelatihan dan kini memasuki tahapan aktualisasi sebagai syarat kelulusan dan sertifikasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional," ujar Soelistyaningsih. Ia juga mengimbau agar para peserta aktif berkoordinasi dengan Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi seperti Posbakumadin Kota Bima dan Ksatria Bima.
Menurut pengamatan tim redaksi, agenda dilanjutkan dengan pemaparan teknis mengenai tata cara pelaporan kinerja paralegal melalui portal resmi posbakum.kemenkum.go.id. Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB memberikan bimbingan langsung terkait pemanfaatan fitur aplikasi hingga solusi praktis atas hambatan teknis pengunggahan berkas laporan aktualisasi.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa peningkatan keahlian paralegal merupakan bagian integral dari program prioritas kementerian. Langkah kolaboratif antara pemerintah daerah, Kanwil Kemenkum NTB, dan OBH lokal ini diharapkan dapat mewujudkan sistem hukum yang inklusif, responsif, serta makin mudah diakses oleh seluruh lapisan warga di Kabupaten Bima.