Dinamika keamanan strategis di kawasan Laut China Selatan kini bergeser dari persaingan geopolitik konvensional menjadi perang hibrida dan multidimensional yang semakin kompleks. Stabilitas jalur pelayaran internasional ini terus diuji oleh berbagai taktik zona abu-abu, milisi maritim, hingga serangan siber.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Memasuki lanskap modern pasca-2026, ancaman di Laut China Selatan diprediksi kian kompleks seiring menguatnya pemanfaatan teknologi kuantum, kecerdasan buatan, serta instrumen ekonomi sebagai senjata pertahanan dalam era Globalisasi 2.0.
Menghadapi ancaman berlapis tersebut, Kepala Pusat Pengkajian Maritim (Kapusjianmar) Seskoal, Salim, menilai bahwa pendekatan keamanan tradisional tunggal sudah tidak lagi memadai. Oleh karena itu, diperlukan terobosan tata kelola adaptif bernama Hybrid Maritime Security Governance System (HMSGS).
HMSGS merupakan sebuah arsitektur tata kelola keamanan laut terintegrasi yang menggabungkan peran negara, organisasi regional, kekuatan militer, aparat penegak hukum, sektor swasta, hingga aktor non-negara secara fleksibel.
"Berlandaskan hukum internasional seperti UNCLOS 1982 dan prinsip-prinsip ASEAN, sistem hibrida ini menekankan bahwa pengendalian laut tidak lagi sekadar tentang perebutan wilayah kedaulatan fisik," ujar Salim.
Ia menambahkan bahwa esensi utama HMSGS bertumpu pada kemampuan kolektif untuk membentuk perilaku positif para aktor, menjaga stabilitas kawasan, serta menjamin kesejahteraan bersama melalui sinergi yang transparan.
Penerapan HMSGS mencakup penguatan legalitas hukum laut, pembangunan pusat pelatihan kooperatif, jaringan pengawasan multi-domain, serta fokus kerja sama selektif berbasis kawasan guna menyeimbangkan strategi penangkalan dan dialog multilateral.