Krisis Politik Kashmir Pakistan, Pemilu Berdarah Akibatkan Korban Jiwa

Pemilihan umum di Kashmir Pakistan berubah menjadi krisis politik domestik paling serius dalam beberapa tahun terakhir setelah diwarnai gelombang kekerasan mematikan, pemadaman internet total, serta tuduhan penindakan aparat keamanan yang berlebihan. Berdasarkan pengamatan redaksi, ketegangan bermula dari unjuk rasa kelompok Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee (JAAC) menolak kenaikan harga kebutuhan pokok dan tarif listrik.

Aksi protes tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan boikot pemilu karena massa menuntut penghapusan 12 kursi legislatif cadangan bagi pengungsi asal wilayah Kashmir administrasi India. Pemerintah pusat Pakistan menolak tuntutan tersebut dengan dalih kursi khusus tersebut dilindungi konstitusi untuk mempertahankan posisi sengketa wilayah Jammu dan Kashmir secara keseluruhan.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe

Dari analisis awak media, bentrokan fisik pecah ketika pihak berwenang melarang aksi long march menuju Muzaffarabad dan menetapkan JAAC sebagai organisasi terlarang. Pemungutan suara untuk 45 kursi Majelis Legislatif akhirnya harus dipecah ke dalam tiga fase terpisah guna meredam potensi kerusuhan susulan di berbagai titik rawan.

Organisasi Amnesty International melaporkan setidaknya 40 orang tewas termasuk 34 warga sipil dan enam aparat keamanan akibat eskalasi bentrokan tersebut. Kendati demikian, pemerintah setempat bersikeras bahwa aparat keamanan hanya bertindak tegas terhadap pihak menyerang petugas serta menghambat ketertiban umum.

Pemadaman layanan internet berkepanjangan di seluruh wilayah sengketa turut dikritik karena menghambat arus informasi independen dan menyulitkan para kandidat independen dalam berkampanye secara digital di daerah pegunungan terpencil.