Sebagaimana diwartakan, Badan Gizi Nasional atau BGN secara resmi mengumumkan kebijakan pemangkasan anggaran serta penghapusan target kaku untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang sedang berjalan. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam jumpa pers di Jakarta menjelaskan bahwa langkah penyesuaian ini diambil agar penggunaan dana negara menjadi jauh lebih transparan dan akuntabel.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan laporan lembaga tersebut, anggaran program yang semula dipatok sebesar Rp 268 triliun mengalami efisiensi dan turun menjadi sekitar Rp 229 triliun untuk tahun 2026. Penyesuaian angka ini dilakukan setelah BGN menemukan berbagai ketidakefektifan di lapangan, seperti adanya sekolah yang tidak sengaja menerima pasokan ganda dari dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang berbeda.
Menurut keterangan pihak BGN, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi khusus agar lembaga tersebut tidak lagi terpaku pada kejar-kejaran angka kuantitas penerima manfaat. Arahan utamanya kini bergeser secara drastis menuju perbaikan kualitas dan ketepatan sasaran, di mana BGN diberikan tenggat waktu satu bulan untuk menyisir kembali data dapodik yang valid.
Namun, di balik retorika efisiensi dan perbaikan tata kelola birokrasi yang didengungkan oleh negara, muncul sebuah jalan buntu logis yang menggelisahkan nurani publik. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin sebuah janji besar mengenai perlindungan sosial dan pemenuhan gizi rakyat dapat direduksi begitu saja melalui kalkulasi fiskal, ketika kelompok rentan telanjur menggantungkan harapan hidup mereka pada komitmen awal tersebut?
Di satu sisi, pembenahan data dan pencegahan kebocoran anggaran dipuji sebagai bentuk kedisiplinan fiskal yang matang demi kebaikan jangka panjang. Tetapi di sisi lain, pemangkasan target penerima ini mengindikasikan rapuhnya perencanaan negara sejak awal, di mana rakyat jelata kembali harus menanggung akibat dari kesalahan kalkulasi struktural para pengambil kebijakan.
Apakah pengetatan anggaran ini benar-benar murni demi kepentingan rakyat atau sekadar siasat penguasa untuk menyelamatkan alokasi makroekonomi dari beban janji politik yang terlalu berat? Ketidakpastian yang produktif ini memaksa kita untuk terus merenungkan apakah kesejahteraan sosial hari ini sekadar komoditas angka di atas kertas atau hak asasi yang benar-benar ditegakkan.