Ada pesta di Jakarta pada Senin malam (27/7/2026). Lampu-lampu berkilau, senyum merekah, dan tangan-tangan berjabat mesra. Presiden Prabowo Subianto duduk bersebelahan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Di sebelah mereka, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, serta deretan menteri kabinet merapatkan barisan. Tuan rumahnya adalah Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, salah satu taipan tambang terbesar di negeri ini. Acaranya bukan rapat kabinet atau pertemuan bilateral, melainkan pernikahan putra Boy Thohir, Gamma Abdurrahman Thohir dengan Keelie Gunawan Susilo. Media arus utama menyajikan ini sebagai kisah human-interest yang hangat, simbol rekonsiliasi elite yang menyejukkan. Tapi bagi mereka yang matanya tak terbuai oleh gemerlap, pemandangan itu menyimpan aroma persekongkolan yang lebih tua dari republik ini sendiri.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Prabowo menuliskan doa manis untuk kedua mempelai dalam akun Instagram pribadinya. "Selamat menempuh hidup baru kepada Gamma dan Keelie. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan kebahagiaan." Kalimat itu diikuti dengan daftar panjang pejabat tinggi yang hadir. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan turut membanjiri lokasi acara. Sebuah pertemuan yang sempurna. Di satu sisi, pucuk pimpinan eksekutif dari berbagai era. Di sisi lain, para pengendali konsesi tambang dan energi. Tak ada yang aneh dalam narasi resmi. Ini tradisi. Ini budaya. Ini harmoni nasional yang patut dibanggakan.
Namun dalam bahasa filosofis, ada yang lebih dalam dari sekadar silaturahim. Oposisi biner yang dibangun oleh wacana arus utama adalah antara "kehidupan pribadi" dan "tugas publik". Seolah-olah kehadiran kolektif para pemegang kekuasaan tertinggi di undangan keluarga oligarki tambang adalah urusan privat yang tak bermuatan politis. Padahal, di balik asumsi itu terdapat persekutuan struktural yang nyata. Negara dan modal bukan sekadar bertemu, melainkan melebur dalam satu meja perundingan informal. Di ruang VIP itu, kebijakan tentang royalti, konsesi lahan, dan regulasi investasi mungkin tak pernah disebutkan secara eksplisit. Tapi kehangatan yang tercipta di sana adalah jaminan bahwa kepentingan raksasa korporasi akan terus dilayani tanpa perlu bersusah payah melalui jalur prosedural yang bertele-tele.
Filter media bekerja dengan halus dan terstruktur. Ruang redaksi yang bergantung pada akses eksklusif dan iklan dari para pemilik modal akan memilih sudut pandang yang paling aman. Tak ada pertanyaan kritis yang diajukan tentang konflik kepentingan. Tak ada analisis tentang bagaimana kursi kekuasaan dan cadangan batu bara sebenarnya berbagi denyut nadi yang sama. Standar ganda pun beroperasi secara sistematis. Ketika rakyat jelata berkumpul menuntut upah layak atau menolak penggusuran, negara menurunkan aparat dan menyebutnya sebagai gangguan ketertiban. Namun ketika para oligarki dan pejabat berpesta pora merajut aliansi strategis, media mengagungkannya sebagai bentuk kerukunan nasional yang luhur. Inilah yang oleh para pemikir disebut manufacturing consent, yaitu produksi persetujuan publik yang dibuat tanpa pernah meminta izin dari publik itu sendiri.
Lalu di mana letak jalan buntu logisnya? Aporia terletak pada kenyataan bahwa kita tidak bisa menuntut transparansi dan akuntabilitas dari sebuah pertemuan yang secara formal didefinisikan sebagai acara privat. Sistem hukum dan konstitusi tidak memiliki instrumen untuk memeriksa apa yang dibicarakan oleh para tamu ketika kamera sudah dimatikan. Sementara itu, setiap upaya untuk mempertanyakan relasi ini akan dengan mudah dibungkam dengan dalih penghormatan terhadap privasi dan budaya. Di sisi lain, publik tidak bisa hanya diam karena kebijakan yang dihasilkan dari relasi-relasi semacam ini berimplikasi langsung pada hidup dan mati mereka. Maka kita terperangkap dalam kebuntuan. Kita tahu ada sesuatu yang sangat keliru, tapi prosedur formal yang ada sama sekali takdiran untuk membongkarnya.
Fakta sosial yang lebih keras muncul ketika narasi harmoni ini dihadapkan pada realitas penderitaan kelas pekerja dan masyarakat adat yang menjadi korban eksploitasi industri ekstraktif. Tanah-tanah di Kalimantan dan Sumatra digerus oleh mesin tambang yang pemiliknya duduk manis di pesta pernikahan Boy Thohir. Sungai-sungai berubah warna, udara menjadi pekat, dan anak-anak kehilangan masa depan hanya karena konsesi yang diberikan oleh negara kepada para tamu presiden tersebut. Narasi resmi meruntuhkan dirinya sendiri ketika kita melihat bahwa apa yang disebut sebagai demokrasi ternyata hanya komite pengelola urusan bersama para pemilik modal. Suara buruh, petani, dan komunitas marjinal yang tanahnya dirampas sengaja disingkirkan dari panggung utama wacana publik.
Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah bagaimana sebuah masyarakat bisa menyebut dirinya demokratis ketika inti kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir elite yang berpesta di meja yang sama. Mengapa makna kebebasan dan keadilan terus direbut dan dikomodifikasi untuk melegitimasi penindasan struktural? Tanpa perombakan radikal menuju kontrol demokratis oleh masyarakat atas alat-alat produksi, setiap peralihan kekuasaan prosedural hanya akan menghadirkan wajah-wajah baru dari oligarki yang sama. Tak ada resolusi final dalam kerangka institusional saat ini. Sebab sistem yang ada tak akan pernah secara sukarela membongkar fondasi kekuasaannya sendiri. Kelangsungan hidup kapitalisme negara bergantung pada subordinasi kelas pekerja demi keuntungan akumulasi modal elite.
Namun di sinilah ketidakpastian produktif justru mulai bekerja. Jika kita tidak bisa berharap pada perubahan dari dalam istana atau ruang-ruang VIP, maka kesadaran harus dibangun dari luar. Solidaritas di antara mereka yang dieksploitasi, baik di perkotaan maupun pedesaan, adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Bukan dengan meminta pertanggungjawaban pada para elite yang sedang berpesta, melainkan dengan membangun otonomi sosial yang tidak lagi bergantung pada negara dan modal. Semakin transparan persekongkolan mereka, semakin jelas pula peta perlawanan yang harus kita susun. Sebab ketika lampu pesta padam dan para tamu pulang ke istana masing-masing, rakyat tetap terjaga di malam yang panjang, menunggu fajar yang tak lagi bisa dirampas oleh segelintir orang yang duduk di kursi yang sama.