PP 28 Tahun 2025
Kumpulan artikel dengan tag PP 28 Tahun 2025 di Kabayan News.
PP 28 Tahun 2025 Cegah Inovasi Bus Modern, Kuota dan Birokrasi Bikin Stagnan
PP 28 Tahun 2025 memberatkan pengusaha bus dengan kewajiban 5 kendaraan dan kuota ketat. Regulasi ini justru menghalangi startup dan inovasi di sektor transportasi publik.
All Articles
PP 28 Tahun 2025 Cegah Inovasi Bus Modern, Kuota dan Birokrasi Bikin Stagnan
PP 28 Tahun 2025 memberatkan pengusaha bus dengan kewajiban 5 kendaraan dan kuota ketat. Regulasi ini justru menghalangi startup dan inovasi di sektor transportasi publik.
PP 28 Tahun 2025 Industri Plastik, Birokrasi Foto Mesin Hambat Produksi
PP 28 Tahun 2025 mewajibkan foto mesin hingga SOP evakuasi bagi industri plastik. Birokrasi ini memberatkan usaha kecil dan menghambat pertumbuhan sektor manufaktur.
PP 28 Tahun 2025 Sektor Industri, Birokrasi Berlapis Hancurkan Daya Saing
PP 28 Tahun 2025 menciptakan birokrasi industri berlapis yang memberatkan usaha kecil. Perizinan dari bupati hingga menteri ini harus disederhanakan secara radikal.
PP 28 Tahun 2025 Bebani Pengusaha, Birokrasi Bikin Mandek Inovasi
PP 28 Tahun 2025 dinilai terlalu birokratis. Aturan ini justru menghambat pelaku industri kecil dan menengah untuk berkembang.
PP 28 Tahun 2025 Kehutanan, Hambat Energi Hijau dan Konservasi
PP 28 Tahun 2025 membebani pemanfaatan jasa lingkungan dan energi panas bumi dengan persyaratan berlapis yang justru menghambat konservasi dan investasi hijau.
PP 28 Tahun 2025 Hambat Kereta Cepat, Birokrasi Berlapis Bikin Macet
PP 28 Tahun 2025 tentang perizinan kereta api dinilai terlalu birokratis. Aturan ini justru menghambat pengembangan transportasi rel yang modern dan efisien.
PP 28 Tahun 2025 Hambat Klinik, Birokrasi Bukan Obat
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan sektor kesehatan dianggap terlalu birokratis dan memperlambat akses masyarakat ke layanan medis.
PP 28 Tahun 2025 Sertifikasi, Hambatan untuk Pelatihan Kerja
PP 28 Tahun 2025 membebani lembaga pelatihan kerja dan sertifikasi dengan persyaratan berlapis yang justru menghambat peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia.
PP 28 Tahun 2025 Sektor Nuklir, Birokrasi Berlapis Hambat Teknologi
PP 28 Tahun 2025 menciptakan birokrasi perizinan nuklir yang berlapis dan lambat. Regulasi ini menghambat inovasi teknologi dan perlu disederhanakan secara radikal.
PP 28 Tahun 2025 Penempatan Kerja, Hambat Akses Pekerja Migran
PP 28 Tahun 2025 membebani perusahaan penempatan pekerja migran dengan syarat modal besar dan deposit bank yang menghambat usaha kecil.
PP 28 Tahun 2025 Soal Reaktor Nuklir, Birokrasi 24 Bulan Hambat Energi Bersih
PP 28 Tahun 2025 mengatur izin reaktor nuklir dengan proses hingga 24 bulan. Birokrasi yang lambat ini menghambat adopsi energi bersih dan inovasi teknologi.
PP 28 Tahun 2025 Berbelit-belit, Birokrasi Kehutanan Hambat Inovasi
PP 28 Tahun 2025 menciptakan birokrasi kehutanan yang rumit dan membunuh inovasi usaha kecil. Regulasi ini butuh penyederhanaan radikal dan digitalisasi.
PP 28 Tahun 2025, Birokrasi Laut Matikan Inovasi
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan berusaha di sektor kelautan dinilai terlalu birokratis dan menghambat efisiensi ekonomi.
PP 28 Tahun 2025, Perizinan Nelayan Makin Berbelit
PP 28 Tahun 2025 hadirkan aturan perizinan berlapis untuk sektor kelautan. Nelayan justru dibebani birokrasi rumit yang menghambat usaha mereka.