Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kesiapannya untuk melawat ke Korea Utara guna membuka dialog perdamaian. Hal itu merupakan permintaan langsung dari Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung yang disampaikan dalam pertemuan bilateral di Seoul pada April 2026 lalu.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Pernyataan tersebut diungkapkan Prabowo saat menghadiri pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta, Jumat (31/7/2026). Dalam kesempatan itu, ia menceritakan momen pertemuannya dengan Presiden Lee beberapa bulan sebelumnya.
"Saat kunjungan terakhir saya ke Korea Selatan, Presiden Lee bertanya apakah saya bisa berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya sampaikan kepadanya, dengan segala rasa hormat dan kesediaan, jika Anda meminta, saya siap berangkat," ujar Prabowo seperti dikutip Antara, Sabtu (1/8/2026).
Prabowo menambahkan, posisi Indonesia di panggung internasional sangat strategis karena dikenal tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain. "Kami memegang teguh prinsip tersebut," tegasnya.
Menanggapi pernyataan itu, Kantor Kepresidenan Korsel menyatakan pemerintahnya meyakini Indonesia serta negara-negara lain yang memiliki hubungan baik dengan kedua Korea dapat memainkan peran konstruktif dalam mendorong koeksistensi damai di Semenanjung Korea. Otoritas Korsel juga menegaskan bakal terus menjajaki berbagai peluang kerja sama diplomasi ini.
Bukan kali pertama Indonesia menawarkan diri sebagai penengah konflik global. Pada Maret 2026, Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga sempat menyampaikan Presiden Prabowo bersedia menjadi mediator dalam konflik Iran guna meredakan ketegangan di Timur Tengah.
Pertemuan bilateral antara Presiden Lee dan Prabowo pada April 2026 juga menghasilkan kesepakatan perluasan kerja sama strategis di bidang ketahanan energi dan sektor pertahanan. Namun, upaya diplomasi Korsel dengan Korut terus menemui jalan buntu, terlebih setelah Pyongyang secara resmi menetapkan Korsel sebagai "negara musuh utama" pada 2024.
Di tengah kebuntuan itu, posisi Indonesia dinilai krusial. Indonesia memiliki rekam jejak hubungan historis dengan Korea Utara yang terjalin sejak era Presiden Soekarno dan Kim Il Sung pada 1960-an. Di sisi lain, Indonesia juga menjalin kemitraan strategis erat dengan Korea Selatan di bidang ekonomi dan pertahanan.
Dengan posisi netral dan bebas dari beban geopolitik, Indonesia dinilai ideal untuk menjembatani komunikasi dan mencairkan kebekuan diplomatik. Langkah ini pun diharapkan bisa membawa angin segar bagi perdamaian di Semenanjung Korea.