Lebih dari 130 tokoh politik, akademisi, budayawan, serikat pekerja, dan tokoh suku Yordania secara resmi menuntut penarikan seluruh pasukan asing dari wilayah Yordania. Mereka juga mendesak pemerintah untuk membatalkan atau membatasi perjanjian militer dengan Amerika Serikat yang dinilai mengancam kedaulatan dan keamanan nasional.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Dalam pernyataan yang dirilis pekan lalu, para penandatangan mengingatkan bahwa keberadaan pasukan asing telah membuat Yordania terpapar ancaman keamanan, politik, dan ekonomi. Mereka khawatir negara itu akan terseret ke dalam perang regional yang tidak berkepentingan langsung dengannya.
"Berdasarkan tanggung jawab nasional kami dan menyadari besarnya risiko yang dihadapi kawasan akibat eskalasi militer yang semakin cepat, kami menuntut penarikan seluruh pasukan asing dari wilayah Yordania," demikian bunyi pernyataan tersebut. Mereka menambahkan bahwa keberadaan pasukan itu "meningkatkan kemungkinan negara kami terlibat dalam konflik regional yang bukan merupakan pihak di dalamnya".
Seruan ini muncul setelah berulang kali terjadinya serangan rudal dan drone Iran terhadap fasilitas yang menampung pasukan AS di Yordania. Serangan tersebut mengakibatkan korban jiwa di pihak Amerika dan kerusakan pada aset militer. Insiden-insiden itu telah memicu perdebatan publik tentang apakah kehadiran militer Washington telah menjadikan Yordania sasaran dalam konfrontasi yang meningkat antara AS dan Iran.
Para tokoh tersebut mendesak pemerintah Yordania untuk mencabut perjanjian keamanan dan militer yang ditandatangani dengan Washington serta menyerahkannya ke Majelis Nasional untuk ditelaah secara layak. Mereka berargumen bahwa rakyat Yordania, wakil-wakil terpilih, dan lembaga masyarakat sipil berhak mengkaji kewajiban yang "dapat memengaruhi kedaulatan negara dan keamanan nasional".
Perjanjian kerja sama pertahanan Yordania dengan AS ditandatangani pada 2021. Kesepakatan itu memberi pasukan, pesawat, dan kendaraan AS kebebasan masuk dan bergerak luas di Yordania serta mengizinkan pasukan Amerika membawa senjata serta mengangkut dan menyimpan peralatan militer. Para kritikus pada saat itu keberatan karena pemerintah menyetujui perjanjian tersebut tanpa menyerahkannya ke parlemen.
Para penandatangan juga menuntut agar pemerintah mencegah penggunaan bandara, pelabuhan, pangkalan militer, dan infrastruktur strategis lainnya dalam operasi yang terkait dengan konflik regional. "Kami menekankan perlunya menetralkan semua fasilitas strategis Yordania, terutama bandara, pelabuhan, pangkalan militer, dan fasilitas vital lainnya," demikian pernyataan mereka.
Mereka menyerukan jaminan bahwa lokasi-lokasi tersebut tidak akan mendukung "tindakan atau operasi militer, keamanan, atau logistik apa pun yang terkait dengan perang agresif yang sedang berlangsung terhadap rakyat di kawasan ini". "Yordania bukanlah pihak dalam perang ini, dan rakyatnya tidak boleh menanggung konsekuensinya atau membayar harga untuk kebijakan yang tidak melayani kepentingan terbaik mereka," tegas pernyataan itu.
Pernyataan tersebut juga menyoroti tekanan ekonomi dan sosial yang sudah dihadapi rakyat Yordania dan berargumen bahwa eskalasi regional yang berkelanjutan mengancam ekonomi nasional, stabilitas domestik, dan hubungan Yordania dengan negara-negara tetangga. Mereka memuji Angkatan Bersenjata Yordania tetapi menekankan bahwa doktrin militer harus tetap fokus pada pertahanan negara, rakyat, dan tempat-tempat suci.
Terakhir, mereka menyerukan kepada pemerintah untuk mengadopsi kebijakan "netralitas sejati" berdasarkan penolakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan militer atau logistik yang melayani salah satu pihak dalam konflik. "Hidup Yordania, merdeka, berdaulat, dan independen. Hina dan aib bagi semua kekuatan kolonial di kawasan kami," demikian penutup pernyataan tersebut.