Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) meminta pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat proaktif menuntaskan kesiapan lahan. Langkah ini krusial untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi para penyintas bencana hidrometeorologi.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Selain kepastian lokasi, pemerintah daerah juga diinstruksikan untuk memastikan legalitas tanah serta ketersediaan infrastruktur dasar. Hal ini bertujuan agar masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian yang aman, layak, dan berkelanjutan.
Kesiapan lahan menjadi salah satu syarat utama pembangunan huntap eksitu komunal yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pada tahun 2026, kementerian tersebut telah memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp2,22 triliun untuk membangun huntap komunal lengkap dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
Kementerian PKP menargetkan pembangunan 7.952 unit huntap pada tahun 2026. Lahan pembangunan dipetakan pada 54 lokasi dengan luas keseluruhan mencapai 198,21 hektare dan daya tampung 7.973 unit. Rangkaian survei lapangan dan kajian teknis terhadap lokasi tersebut telah diselesaikan sejak Desember 2025 hingga Maret 2026.
Secara rinci, sebanyak 6.220 unit akan dibangun di 45 lokasi di Aceh, 919 unit di empat lokasi di Sumatera Utara, serta 813 unit di lima lokasi di Sumatera Barat. Sebaran unit terbesar berada di Gayo Lues sebanyak 2.454 unit dan Aceh Tamiang 2.212 unit, disusul Tapanuli Selatan sebanyak 872 unit, Aceh Utara 708 unit, Aceh Tengah 533 unit, serta Agam 360 unit. Pembangunan juga direncanakan menyasar Lima Puluh Kota, Kota Padang, Pidie, Pidie Jaya, Pesisir Selatan, Lhokseumawe, Bireuen, dan Humbang Hasundutan.
Menteri PKP Maruarar Sirait meminta seluruh pemerintah daerah terdampak segera memastikan lahan huntap komunal siap digunakan sebelum pembangunan fisik dimulai. Menurutnya, percepatan pengadaan harus diimbangi dengan penyelesaian status tanah agar pekerjaan yang telah ditenderkan tidak terhambat persoalan di luar kewenangan Kementerian PKP.
"Jangan sampai ini sudah tender, tetapi tanah dan lokasinya bukan kewenangan kami. Mohon pemerintah daerah segera menyelesaikan urusan tanahnya dan memastikan lahannya kondusif," kata Maruarar dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Maruarar juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak sekadar menyediakan bidang tanah, tetapi memilih lokasi yang aman dari ancaman banjir, longsor, dan bencana berulang. Lokasi huntap harus terhubung dengan sekolah, tempat kerja, pasar, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, serta pusat kehidupan masyarakat.
"Pilih yang benar-benar baik bagi rakyat. Jangan di ujung dunia, sehingga jauh dari sekolah anaknya maupun tempat pekerjaannya," ujar Maruarar menambahkan.
Sementara itu, Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemda dalam mempercepat penyelesaian lahan sekaligus menyiapkan akses jalan, jaringan air minum, drainase, dan kebutuhan dasar lainnya. Dukungan pemda harus berjalan selaras dengan pembangunan rumah oleh Kementerian PKP serta penyediaan jaringan listrik dari PT PLN.
"Pemerintah daerah tolong membantu agar pembangunan tidak terhambat. Kementerian PKP sudah menjelaskan secara terperinci apa yang dikerjakan pada 2026, titiknya di mana, serta kabupaten dan kotanya. Mohon dibantu urusan tanahnya. Untuk listrik, PLN juga akan bergerak secara proaktif mengimbangi pembangunan dari Kementerian PKP," tegas Tito.
Tito memahami bahwa kemampuan fiskal setiap daerah berbeda, khususnya untuk pembebasan lahan, pembangunan akses jalan, dan penyediaan jaringan air minum. Jika pemda benar-benar tidak memiliki anggaran, Satgas PRR siap mengoordinasikan dukungan dari pemerintah pusat, termasuk melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum.
Secara keseluruhan, total rencana pembangunan huntap di tiga provinsi tersebut mencapai 46.521 unit. Pendataan secara by name by address saat ini telah mencatat 33.929 keluarga, terdiri atas 8.714 keluarga dalam skema insitu, 8.627 keluarga dalam skema eksitu mandiri, dan 16.588 keluarga dalam skema eksitu komunal. Data tersebut terus dimutakhirkan dan diselaraskan agar pembangunan tepat sasaran.