Skandal pendaftaran pemilih ilegal di New Jersey semakin meluas. Setelah sebelumnya ditemukan celah sistem di Komisi Kendaraan Bermotor (MVC), kini terungkap bahwa sekitar 75 ribu warga negara asing (non-WNI) dipanggil untuk bertugas sebagai juri melalui database negara bagian, memperkuat tuntutan Partai Republik untuk investigasi menyeluruh.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Senator Kristin Corrado, politisi Republik dari Totowa yang juga anggota Komite Yudikatif New Jersey, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali memperingatkan pejabat negara bagian tentang lemahnya pengamanan dalam sistem pendaftaran pemilih otomatis. Namun, peringatan tersebut selalu diabaikan dengan dalih sistem tersebut berjalan di atas "kehormatan" pendaftar.
Kami tidak hanya menghubungi Komisaris Kendaraan Bermotor, tetapi juga Menteri Luar Negeri saat itu. Kami tidak puas dengan jawaban yang diberikan, yang intinya hanya mengatakan "kami sudah memasang tanda peringatan, mereka sudah diberi tahu bahwa jika bukan warga negara, mereka tidak bisa mendaftar untuk memilih". Jadi, masyarakat berada dalam sistem kehormatan. Kami menganggap itu tidak dapat diterima atau cukup sebagai pengamanan, demikian tegas Corrado kepada Fox News Digital.
Corrado bersama Pemimpin Minoritas Senat, Anthony Bucco, kini mendesak diadakannya investigasi khusus bipartisan yang dilengkapi dengan kekuatan panggil (subpoena). Mereka menilai investigasi internal yang diluncurkan oleh Gubernur Mikie Sherrill terlalu sempit dan hanya terbatas pada apa yang disebut sebagai "kesalahan teknis" di MVC, sehingga tidak akan mampu mengungkap skandal secara utuh.
Saya memiliki kekhawatiran karena investigasi independen ini sangat terbatas ruang lingkupnya, hanya sebatas pada apa yang mereka sebut sebagai "kesalahan teknis" kendaraan bermotor. Padahal pengawasan harus jauh melampaui area penemuan awal, ujar Corrado memperingatkan.
Peringatan Corrado terbukti hanya beberapa jam kemudian ketika laporan tentang 75.000 non-WNI yang dipanggil untuk tugas juri muncul ke publik. Data ini diambil dari sistem pengadilan negara bagian yang menarik daftar dari MVC serta departemen perpajakan dan pemilu. Juru bicara pengadilan, Peter McAleer, menjelaskan bahwa calon juri akan ditanyai tentang kewarganegaraan mereka, dan sekitar 75.000 orang per tahun didiskualifikasi karena bukan warga negara AS.
Sementara itu, Senator Declan O'Scanlon, anggota Komite Anggaran Gabungan, menilai skandal ini membenarkan kekhawatiran Partai Republik selama ini. Kami dituduh sebagai teori konspirasi, padahal kami mengatakan ada masalah nyata dan diabaikan. Ternyata kami benar, dan ini baru puncak gunung es, ujarnya. Ia setuju bahwa investigasi dengan kekuatan panggil adalah suatu keharusan untuk memulihkan kepercayaan publik menjelang pemilu kritis.
Di sisi lain, Presiden Senat Nicholas Scutari dari Partai Demokrat memilih menunggu hasil investigasi internal Gubernur Sherrill selesai sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Ia mengapresiasi transparansi gubernur atas kegagalan ini dan menyebut langkah tersebut penting untuk demokrasi yang sehat. Namun, Senator Joe Pennacchio dari Partai Republik menilai upaya investigasi gubernur hanyalah "pemutihan" dan menyerukan agar Jaksa Agung AS mengambil alih penanganan kasus ini.
Menanggapi meluasnya skandal, Corrado dan Bucco telah mengajukan rancangan undang-undang untuk menghapus sistem motor-voter dan menerapkan identifikasi pemilih (voter-ID) serta audit rutin sistem data pemilu. Kami membutuhkan tindakan, bukan sekadar alasan dan saling tunjuk. Keluarkan MVC dari bisnis pendaftaran pemilih, tegas Bucco.