Pemerintah Irak secara tegas membantah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutkan bahwa operasi serangan gabungan di wilayah Irak telah dikoordinasikan sebelumnya dengan pihak Baghdad. Bantahan tersebut disampaikan menyusul eskalasi militer yang menargetkan posisi kelompok Popular Mobilization Forces atau PMF.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Juru bicara pemerintah Haider Al-Aboudi menyatakan dalam sebuah wawancara media bahwa pihaknya sama sekali tidak memiliki pengetahuan mengenai serangan tersebut dan tidak pernah memberikan izin kepada pihak manapun untuk melancarkan aksi militer di teritorial Irak.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan pernah membiarkan wilayah kedaulatan Irak dijadikan sebagai arena operasi militer tanpa adanya pemberitahuan serta persetujuan resmi dari Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Sebagai bentuk protes keras atas insiden tersebut, pemerintah Irak juga mengumumkan penundaan rencana kunjungan Perdana Menteri Ali Al-Zaidi ke Arab Saudi.
Sebelumnya, rangkaian serangan udara yang dilaporkan melibatkan militer Amerika Serikat dan Arab Saudi di berbagai titik di Baghdad telah menewaskan sekitar 20 anggota PMF, termasuk beberapa warga negara Iran. Eskalasi panas ini terjadi di tengah tekanan kuat Washington terhadap Baghdad agar segera menertibkan kelompok-kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Iran di bawah kendali negara.