Awaab's Law akan resmi diperluas mulai 30 November 2026 mendatang. Pemerintah Inggris kini menetapkan tujuh kategori bahaya hunian tambahan yang wajib ditangani oleh pemilik properti sosial melalui sistem tenggat waktu perbaikan yang ketat.
Kebijakan ini merupakan evolusi dari fase pertama yang sebelumnya hanya fokus pada masalah kelembapan dan jamur. Berdasarkan panduan terbaru, aturan ini mencakup risiko suhu ekstrem dingin maupun panas, risiko jatuh, keruntuhan struktural, bahaya kebakaran dan ledakan, risiko kelistrikan, hingga masalah kebersihan rumah yang mengancam kesehatan penghuni.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribePemerintah menegaskan bahwa struktur respons yang ada saat ini tetap berlaku. "Pemilik properti wajib melakukan proses seleksi (triage) yang lebih kuat sejak laporan pertama diterima untuk menentukan apakah sebuah kasus masuk kategori darurat atau risiko signifikan," tulis laporan resmi pemerintah.
Meski perubahan ini secara langsung menyasar sektor sewa sosial, pengamat menilai aturan ini menjadi sinyal peringatan bagi pemilik properti swasta (private landlords). Analisis dari Landlord Knowledge menunjukkan bahwa standar ini akan menjadi tolok ukur baru bagi dewan lokal dan kelompok penyewa dalam menilai kelayakan sebuah hunian.
Pemilik properti kini tidak bisa lagi hanya mengandalkan perbaikan tambal sulam atau sistem pelaporan yang longgar. Kepatuhan regulasi ini kini mencakup sisi administratif, mulai dari pendokumentasian komunikasi dengan penyewa, catatan akses masuk, hingga bukti tindakan yang diambil secara real-time.
Jika sistem ini berjalan efektif di sektor sosial, tekanan untuk menerapkannya pada pasar sewa swasta diprediksi akan meningkat tajam. Para pemilik properti disarankan untuk mulai memperketat prosedur pelaporan dan manajemen kontraktor sebagai langkah antisipasi sebelum regulasi ini diperluas secara nasional.