Sebagaimana diwartakan dalam berbagai linimasa berita terkini, suasana di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mendadak hangat setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat tertutup bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Publik tentu bertanya-tanya apakah pertemuan penting tersebut turut membicarakan kursi panas Gubernur Bank Indonesia definitif, menyusul langkah pengunduran diri Perry Warjiyo yang cukup menyita perhatian khalayak ramai akhir-akhir ini.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Namun, teka-teki itu lekas dijawab oleh Penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti usai keluar dari ruang pertemuan. Menurut Destry, urusan penunjukan pengganti definitif sama sekali belum dibahas secara mendalam dalam forum tersebut, karena pemerintah bersama otoritas moneter sepakat untuk berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya proses seleksi kepada Presiden.
Berdasarkan laporan resmi, mekanisme pergantian kepemimpinan bank sentral memang telah diatur secara ketat di dalam Undang-Undang Bank Indonesia, mulai dari tahapan pencalonan, pemilihan, hingga persetujuan akhir di parlemen. Penunjukan Destry sendiri sebagai Pelaksana Tugas Penjabat Gubernur sementara merupakan amanat otomatis dari undang-undang manakala posisi puncak mengalami kekosongan, guna memastikan pasar keuangan tetap tenang dan roda kebijakan moneter tidak terhenti di tengah jalan.
Meski demikian, di balik ketaatan administratif yang tampak rapi dan dingin ini, terselip sebuah aporia atau jalan buntu logis yang jarang dibicarakan oleh para pengambil kebijakan. Di satu sisi, masyarakat dituntut untuk percaya sepenuhnya pada prosedur teknokratik yang objektif demi menjaga stabilitas ekonomi dari hantaman kepanikan pasar. Namun di sisi lain, institusi moneter yang memegang kendali atas hajat hidup orang banyak ini justru beroperasi secara eksklusif, jauh dari jangkauan partisipasi langsung kaum pekerja dan rakyat yang setiap hari menanggung beban riil krisis ekonomi.
Di sinilah standar ganda bekerja secara senyap di mana ketidakpastian pasar finansial langsung direspons dengan siaga tinggi oleh para elit, sementara ketidakpastian hidup jutaan rakyat kecil dianggap sebagai keniscayaan struktural yang wajar terjadi. Narasi resmi negara selalu mengagungkan stabilitas sebagai nilai tertinggi, seolah-olah kemakmuran dapat dicapai tanpa perlu melibatkan mereka yang sesungguhnya memproduksi kekayaan sosial itu sendiri di lantai-lantai pabrik dan jalanan kota.
Bagaimana mungkin sebuah tatanan dapat terus menyebut dirinya sebagai demokrasi yang matang ketika pilar-pilar vital ekonomi nasional dikelola sepenuhnya di balik pintu tertutup Istana oleh para ahli tanpa ruang deliberasi yang setara bagi publik? Pertanyaan mendasar ini tidak untuk segera dijawab dengan solusi instan, melainkan dibiarkan menggantung sebagai pengingat abadi bahwa kebebasan ekonomi dan keadilan sosial senantiasa berada dalam ketegangan yang belum usai.