Bupati Tersangka, Plt Bupati Pemalang Kaji Ulang Anggaran Rp25 Miliar

Pemerintah Kabupaten Pemalang mengambil langkah antisipatif terkait pengelolaan keuangan daerah. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang Nurkholes menyatakan secara tegas bahwa pihaknya akan mengkaji ulang rencana alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp25 miliar.

Berdasarkan laporan media Joglo Jateng, dana fantastis tersebut sebelumnya telah disiapkan untuk mendanai proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pemalang. Namun, dinamika pemerintahan yang terjadi membuat pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan anggaran.

Kebijakan peninjauan kembali ini tidak lepas dari status hukum Bupati Pemalang definitif, Anom Widiyantoro, yang kini tersandung kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Plt Bupati ingin memastikan setiap proses pembiayaan program prioritas nasional berjalan di koridor hukum yang benar.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Nurkholes usai menjalani wawancara dengan awak media di Gedung DPRD Kabupaten Pemalang. Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi sebelum memutuskan penggunaan dana negara yang bernilai besar.

"Nanti kita evaluasi, kita menunggu hasil juga dengan audiensi asistensi dari KPK," ujar Nurkholes sebagaimana dikutip dari laporan media Joglo Jateng.

Ia menambahkan bahwa seluruh hal terkait pembiayaan proyek strategis ini wajib dikonsultasikan secara mendalam. Sebagai pemimpin sementara, dirinya bertanggung jawab penuh agar program dari pemerintah pusat tidak berujung pada masalah tata kelola keuangan.

"Semua terkait pembiayaan (akan) konsultasikan dan tentunya Pemerintah Kabupaten Pemalang, saya sebagai Plt harus koordinasi lebih lanjut," sambungnya.

Sebelumnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang telah merancang kucuran dana Rp25 miliar dari APBD 2026 yang dibagi menjadi dua tahap untuk pengadaan lahan Sekolah Rakyat di bekas kawasan Pabrik Gula Sumberharjo.