DPR Mendesak BMKG Masifkan Operasi Modifikasi Cuaca Cegah Karhutla

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas di berbagai penjuru Tanah Air memicu reaksi keras dari parlemen. Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana, mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk tidak berpangku tangan dan segera memaksimalkan operasi modifikasi cuaca guna memitigasi risiko tersebut.

Menurut Danang, cuaca kering yang ekstrem saat ini telah meningkatkan potensi kerawanan karhutla secara signifikan, khususnya di wilayah-wilayah yang didominasi hutan dan lahan gambut. Ia menegaskan bahwa pihak otoritas terkait tidak boleh menunggu bencana menjadi lebih besar sebelum mengambil tindakan nyata di lapangan.

Sebagaimana dikutip dari keterangan resminya, Kamis (20/8/2026), Danang menekankan pentingnya langkah mitigasi yang proaktif. "BMKG perlu memaksimalkan modifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi menghadapi kemarau ekstrem. Jangan sampai kita menunggu karhutla meluas baru kemudian melakukan penanganan," tegasnya.

Lebih lanjut, Danang menjelaskan bahwa operasi modifikasi cuaca adalah instrumen krusial untuk meningkatkan potensi curah hujan di area-area rawan api. Namun, ia mengingatkan agar teknis pelaksanaannya wajib didasarkan pada kajian meteorologis yang akurat serta pemetaan wilayah yang benar-benar membutuhkan intervensi mendesak.

Sinergi antar instansi menjadi poin penekanan lainnya. Menurut laporan yang dihimpun, data dari BMKG harus mampu tersambung secara konkret dengan langkah taktis pemerintah daerah. Apabila sebuah wilayah sudah terdeteksi memiliki kerawanan tinggi, maka respons mitigasi harus dilakukan secara cepat sebelum api merembet tak terkendali.

Kondisi di lapangan saat ini memang mengkhawatirkan. Di Sumatera Selatan, misalnya, tercatat masih ada enam lokasi yang dalam proses pemadaman, termasuk di Desa Muara Medak, Kabupaten Musi Banyuasin, di mana lahan seluas 115 hektare dilaporkan terbakar. Kasus serupa juga menghantui wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangka Raya yang mengancam lahan gambut di dekat permukiman warga.

Menutup pernyataannya, Danang kembali mengingatkan bahwa paradigma penanganan bencana harus bergeser dari reaktif menjadi preventif. Fokus utama pemerintah dan pemangku kepentingan harus diletakkan pada deteksi dini dan kesiapsiagaan sistem pemantauan titik panas agar dampak kemarau panjang tahun ini dapat ditekan seminimal mungkin.