Pemerintah diminta untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang harus dipisahkan secara tegas dari alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai bahwa dengan adanya putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi tersebut, tafsir konstitusional terkait pos anggaran ini kini menjadi jauh lebih jelas dan terang benderang.
Menurutnya, langkah memasukkan anggaran program MBG ke dalam klaster anggaran pendidikan selama ini dinilai tidak sejalan dan bertentangan langsung dengan amanat konstitusi yang berlaku di Indonesia.
"Meskipun MK memberikan masa penyesuaian paling lambat hingga APBN Tahun Anggaran 2028, saya berpandangan pemerintah sebaiknya segera menindaklanjuti putusan tersebut sebagai bentuk ketaatan terhadap konstitusi dan penghormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi," ujar Charles saat dihubungi pada hari Jumat.
Politisi tersebut menambahkan bahwa momentum putusan ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah untuk melakukan penyesuaian atau refocusing pada pelaksanaan program MBG agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
Ia berpandangan bahwa pendekatan program ini seharusnya tidak bersifat universal melainkan tepat sasaran, mengingat tidak semua anak di tengah masyarakat membutuhkan bentuk intervensi gizi yang persis sama.
"Program ini semestinya diprioritaskan bagi kelompok yang paling membutuhkan, seperti anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami masalah gizi," lanjutnya menjelaskan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik serta kajian dari berbagai lembaga masyarakat sipil, target penerima manfaat sebenarnya dapat difokuskan kepada sekitar 26 juta jiwa yang memang memerlukan intervensi gizi secara mendesak.
Melalui pendekatan yang lebih terfokus itu, kebutuhan anggaran diperkirakan bisa ditekan menjadi sekitar Rp60 triliun setiap tahunnya tanpa harus mengorbankan pos anggaran penting lainnya.
"Ini akan membuat Program MBG lebih berkelanjutan secara fiskal, tidak membebani APBN secara berlebihan, sekaligus tidak lagi menggerus ruang anggaran pendidikan yang memang harus digunakan untuk memenuhi amanat konstitusi," imbuh Charles.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini mampu menghilangkan kerancuan sekaligus membuat sistem pertanggungjawaban program menjadi jauh lebih transparan.
Ia menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya memang bukan merupakan bagian dari komponen pendidikan, melainkan upaya strategis untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.
"Jika MBG punya anggaran sendiri dengan nomenklatur sendiri akan lebih baik dalam penganggaran dan pertanggungjawabannya, karena MBG kan selain berguna untuk meningkatkan IQ anak bangsa juga meningkatkan daya tahan tubuh, ibu hamil dan memperbaiki kondisi anak dengan gizi buruk dan mencegah stunting," ucap Irma.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa anggaran dana pendidikan di dalam APBN tidak boleh lagi dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa program MBG tidak memenuhi kriteria sebagai komponen utama penyelenggaraan pendidikan sehingga wajib dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan nasional.