Gibran Kian Terjepit, Pakar Hukum Singgung Ijazah S1 dan Ahok Soroti MK

Perdebatan mengenai pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke permukaan publik setelah pakar hukum dan tokoh politik menyoroti berbagai ketentuan administratif.

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menilai pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 tidak hanya berkaitan dengan perubahan ketentuan usia, tetapi juga aturan dokumen pendidikan.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe

Denny menyebutkan terdapat perubahan ketentuan administratif mengenai dokumen pendidikan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Aturan tersebut memungkinkan bakal calon yang tidak dapat menunjukkan dokumen ijazah sekolah menengah untuk menggunakan dokumen pendidikan perguruan tinggi sebagai bukti.

Ahok Kritik Putusan MK dan Pertanyakan Mekanisme Konstitusional

Di tengah perbincangan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ikut melontarkan kritik terhadap praktik ketatanegaraan di Indonesia.

Ahok menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden sehingga membuka jalan bagi pencalonan Gibran.

Basuki Tjahaja Purnama mengaku pesimistis prinsip-prinsip konstitusi dapat dijalankan secara konsisten terkait berbagai dinamika politik yang terjadi belakangan ini.

Menurut Ahok, putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia semestinya tidak serta-merta langsung berlaku tanpa melalui mekanisme pembentukan undang-undang di parlemen.