Netra Bakti Indonesia (NBI) menilai program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu inisiatif paling mulia dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, lembaga tersebut juga mengingatkan sejumlah persoalan di lapangan yang perlu dibenahi secara radikal agar program ini tidak kehilangan arah.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Ketua Umum NBI Khalilur Abdullah Sahlawiy atau akrab disapa Gus Lilur mengaku mendukung penuh MBG karena dinilai sesuai dengan ajaran agama, amanat konstitusi, dan kebutuhan nyata rakyat. Namun, dukungan itu tidak berarti membiarkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.
"Justru karena mendukung Presiden, kami merasa wajib menyampaikan kritik agar MBG diselamatkan sebelum kepercayaan publik semakin terkikis," ujar Gus Lilur dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5).
Menurutnya, program MBG harus dijaga kebersihannya, mulai dari kualitas makanan hingga proses distribusi. Ia menegaskan anak-anak harus mendapatkan makanan terbaik sesuai haknya, dan Presiden Prabowo harus dibantu, bukan dikhianati oleh oknum di bawahnya.
Gus Lilur menyebut ada tiga hal yang harus dibenahi secara radikal agar MBG bisa menjadi program raksasa yang berhasil. Ketiganya adalah tata kelola anggaran, tata kelola dapur, dan tata kelola pengawasan yang lebih ketat dan transparan.
Ia menilai persoalan utama MBG bukan terletak pada gagasan, melainkan pada mata rantai pelaksanaan yang terlalu panjang. Hal itu, kata dia, justru membuka celah bagi praktik rente dan mengurangi efektivitas program di tingkat sekolah.
"Presiden harus mendapat informasi jujur bahwa persoalan MBG bukan pada gagasan, melainkan pada mata rantai pelaksana yang terlalu panjang dan membuka ruang rente," tegasnya.
Gus Lilur mengingatkan MBG seharusnya menjadi wajah kasih negara kepada anak-anak Indonesia, terutama yang berasal dari keluarga miskin. Namun, ketika anggaran makan dipotong, dapur tidak layak tetap beroperasi, dan pihak ketiga masuk hanya untuk mengejar keuntungan, maka program ini berisiko menjadi beban moral dan politik bagi pemerintah.
"MBG pasti dicintai rakyat jika tidak dijadikan proyek bancakan. MBG pasti menjadi warisan besar Presiden Prabowo jika anggaran makan anak benar-benar utuh sampai ke piring anak," ucapnya.
Sebagai solusi, Gus Lilur mengusulkan pemerintah mulai mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga yang berorientasi bisnis. Menurutnya, idealnya negara membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mengelolanya secara langsung melalui Badan Gizi Nasional (BGN), tanpa perlu mencari pihak ketiga.
Dengan begitu, anggaran negara tidak habis untuk membayar sewa, lisensi, margin, dan mata rantai bisnis yang berlapis-lapis. Ia juga mengusulkan agar pengelolaan SPPG bisa dilakukan sedekat mungkin dengan sekolah, misalnya dengan membangun dapur dan kantin sekolah.
Model itu melibatkan kepala sekolah, komite, guru, wali murid, puskesmas, ahli gizi, pemerintah daerah, dan aparat pengawas. Menurutnya, pendekatan ini membuat pengawasan lebih dekat, tanggung jawab lebih jelas, dan makanan lebih segar.
"Jangan terlalu banyak pihak ketiga yang masuk hanya untuk mencari untung, mengurangi anggaran makan, lalu merusak idealisme MBG yang dicanangkan Presiden," ujarnya.
Gus Lilur menambahkan dapur dan kantin sekolah akan membuat rantai kendali lebih pendek, pengawasan lebih mudah, dan tanggung jawab moral lebih kuat. Sebab, sekolah mengetahui jumlah siswa, kondisi siswa, jadwal, kebutuhan khusus anak, serta dapat langsung menerima komplain jika makanan tidak layak.
Ia pun mengusulkan proyek percontohan nasional dengan menjadikan satu kabupaten atau kota di setiap provinsi sebagai contoh pengelolaan MBG berbasis dapur sekolah atau SPPG milik negara. Jika terbukti lebih aman, efisien, transparan, dan disukai siswa, model itu bisa diperluas secara bertahap.
"Presiden Prabowo ingin memberi makan anak-anak Indonesia, maka jangan biarkan niat besar itu dibajak oleh oknum," pungkas Gus Lilur menegaskan.