Perdana Menteri India Narendra Modi akhirnya memecah kebisuannya terkait gelombang demonstrasi pemuda yang terus mengguncang New Delhi. Menanggapi amarah publik atas krisis kebocoran soal ujian nasional masuk kedokteran, Modi berjanji membentuk pengadilan jalur cepat guna mengadili para pelaku kebocoran soal ujian.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Langkah ini menjadi respons publik pertama Modi setelah aksi unjuk rasa besar-besaran di pusat kota New Delhi berujung pada tindakan represif aparat keamanan. Massa pendemo dilaporkan telah menduduki kawasan strategis Parliament Street selama tiga hari berturut-turut.
"Tidak ada yang lebih penting daripada kesejahteraan dan masa depan generasi muda kita! Kami telah memutuskan untuk membentuk pengadilan jalur cepat guna memastikan hukuman yang cepat dan tegas bagi pihak yang terlibat dalam kebocoran soal ujian. Mereka yang mencoba merusak masa depan anak muda tidak akan diampuni," tulis Modi melalui akun X pribadinya.
Aksi penolakan masif ini dimotori oleh Cockroach Janta Party (CJP), gerakan satir berbasis media sosial yang kini bertransformasi menjadi platform politik nasional. CJP menuntut reformasi struktural sistem ujian nasional serta desakan keras agar Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan segera mengundurkan diri.
Juru bicara CJP, Ashutosh Ranka, menolak mentah-mentah tawaran pengadilan jalur cepat dari Modi. Ia menilai skema tersebut hanyalah trik pengalihan isu yang tidak menyentuh akar masalah utama korupsi dan bobroknya tata kelola pendidikan.
"Pengumuman pengadilan jalur cepat bukanlah solusi nyata. Ini hanya pengalihan perhatian. Kebocoran soal ujian terjadi bukan karena India kekurangan pengadilan khusus, melainkan karena Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan sama sekali tidak kompeten," tegas Ranka di lokasi aksi Jantar Mantar.
Selain mendesak pencopotan Menteri Pendidikan, CJP melayangkan tuntutan lain, termasuk pembebasan seluruh pengunjuk rasa damai dan ganti rugi sebesar 10 juta rupee bagi keluarga dari sedikitnya 12 mahasiswa yang mengakhiri hidupnya akibat pembatalan ujian.
Pemerintah menanggapi eskalasi massa ini dengan memblokir jaringan transportasi ibu kota dan menutup sedikitnya 16 stasiun kereta metro di sekitar pusat aksi. Kendati aksi jalan kaki menuju gedung parlemen disambut tindakan keras aparat berupa tembakan gas air mata dan pukulan tongkat, intimidasi fisik tersebut justru memicu gelombang perlawanan yang makin luas.