Pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI memastikan akan mengawal penuh rencana pembangunan gedung baru DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ditargetkan mulai dikerjakan pada awal tahun 2027. Konsep penataan kawasan anyar ini dirancang tidak hanya berorientasi pada fungsi perkantoran, melainkan juga mengedepankan faktor keamanan dan ruang interaksi publik.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan perencanaan awal, posisi bangunan utama diusulkan mundur sekitar 20 meter dari lokasi gedung lama yang sempat terbakar saat aksi demonstrasi pada 30 Agustus 2025. Pergeseran ini ditujukan untuk menciptakan jarak aman sekaligus mengantisipasi potensi kericuhan saat aksi penyampaian aspirasi berlangsung di kawasan tersebut.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan usulan perubahan posisi bangunan telah disetujui demi memberikan rasa aman bagi jajaran anggota dewan maupun masyarakat. "Jadi kami pastikan bikin adem ya. Jangan sampai ada lagi yang lempar-lempar ke gedung DPRD," ujar Lasarus saat melakukan peninjauan langsung ke Kantor DPRD NTB pada Rabu, 22 Juli 2026.
Menurut Lasarus, proses penganggaran akan bersumber penuh dari APBN pemerintah pusat setelah dokumen Detail Engineering Design (DED) rampung. Demi mempercepat realisasi, pihak Komisi V DPR RI juga mendorong terlaksananya lelang dini agar pengerjaan fisik dapat segera dimulai begitu anggaran disetujui.
Dari pantauan redaksi, penyusunan DED pembangunan gedung baru DPRD NTB telah bergulir sejak April 2026 di bawah koordinasi Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB. Kepala BPBPK NTB, Dades Prinandes, menjelaskan bahwa penyusunan desain teknis ditargetkan selesai dalam rentang enam bulan.
Berdasarkan penuturan Dades Prinandes, kompleks perkantoran tersebut akan berdiri di atas lahan seluas 97 are dengan skema pengerjaan single year selama 11 bulan. Fasilitas utama terdiri atas gedung paripurna dan gedung perkantoran, yang dilengkapi area parkir basement serta gedung aspirasi khusus.
Pengamatan tim redaksi menunjukkan bahwa keberadaan gedung aspirasi merupakan terobosan untuk meminimalisasi aksi unjuk rasa di jalanan. Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mengungkapkan bahwa frekuensi penyampaian aspirasi di kawasan tersebut terbilang sangat tinggi hingga mencapai puluhan kali dalam sebulan.
"Jadi kantor DPRD ini paling sering didemo. Dalam sebulan itu bisa sampai 20 kali. Kami juga usul ada ruang aspirasi supaya tidak ada lagi demo di depan. Kami terima masyarakat di ruangan aspirasi," tutur Baiq Isvie Rupaeda.
Melalui konsep kawasan terpadu ini, pembangunan gedung baru DPRD NTB diharapkan mampu menghadirkan wajah baru parlemen daerah yang lebih modern, aman, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat NTB.