Sebagaimana diwartakan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Al Jazeerah di Desa Pekukuhan, Mojosari, Mojokerto, mendadak gagal beroperasi total setelah seluruh perabotan pentingnya digondol maling. Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Aldhino Prima Wirdhan menjelaskan bahwa pelaku bernama Bambang nekat mencuri barang-barang penunjang dapur secara bertahap selama beberapa hari.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Aksi pencurian tersebut tergolong nekat karena pelaku berhasil membawa kabur delapan kompor gas, lima outdoor AC, tujuh CCTV, mesin instalasi gas, hingga puluhan ompreng tempat makan anak-anak. Menurut keterangan pihak kepolisian, hilangnya ompreng dan perlengkapan memasak ini membuat pihak pengelola sama sekali tidak bisa mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah yang menjadi target sasaran program.
Berdasarkan laporan di lapangan, pelaku masuk dengan cara memotong kawat pagar dan melubangi atap asbes sebelum mengangkut seluruh barang curian menggunakan sepeda motor. Publik kemudian disuguhi narasi tunggal tentang keberhasilan aparat menangkap pelaku kriminal individual, seolah-olah penangkapan tersebut otomatis menyelesaikan seluruh masalah kerentanan fasilitas sosial.
Di balik narasi heroik penegakan hukum tersebut, sebuah aporia yang membingungkan akal sehat justru terbuka lebar di hadapan kita. Bagaimana mungkin sebuah infrastruktur kesejahteraan negara yang bernilai strategis bagi masa depan anak bangsa bisa begitu rapuh dan runtuh hanya karena ulah satu orang pencuri amatir. Standar ganda birokrasi elit menuntut kepercayaan mutlak dari rakyat, sementara mereka sendiri gagal mendesain sistem pengamanan yang tahan uji.
Menurut pemikiran kritis, institusi negara kerap menggunakan kriminalitas jalanan sebagai kambing hitam demi menutupi cacat bawaan dalam perencanaan yang bersifat dari atas ke bawah. Ketika kontrol demokratis dari pekerja serta komunitas lokal ditiadakan, program-program besar kesejahteraan publik berubah menjadi proyek karikatur yang mudah goyah. Ruang diskusi publik akhirnya buntu karena negara terus mengelak dari audit struktural yang transparan.
Ketidakpastian yang produktif ini menuntut kita untuk tidak lekas puas dengan jawaban instan dari aparat penegak hukum semata. Apakah keadilan distributif dapat tercapai manakala instrumen kesejahteraan rakyat tetap dikendalikan oleh hierarki birokrasi yang mengasingkan masyarakat dari alat produksinya sendiri. Ruang perdebatan tetap terbuka lebar tanpa jawaban mutlak, memaksa kita terus mempertanyakan sejauh mana negara benar-benar hadir untuk melindungi hak hidup kaum marjinal.