Sebagaimana diwartakan dalam laporan detik.com, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan rencana penambahan modul kandungan gizi khusus untuk program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah. Langkah strategis ini disampaikan usai dirinya meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di SDN Bantarjati 9, Kota Bogor, Jawa Barat.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan laporan tersebut, modul tambahan ini nantinya akan disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG guna memperkuat edukasi di sekolah. "Rencana kami dari BGN juga akan menambahkan nanti ada tambahan modul ya kepada SPPG untuk kepada pelaksana di sekolah supaya selain diajarin tata krama tadi ya, cuci tangan apa yang sudah bagus, itu tetap dilanjutkan sama menjelaskan kandungan gizinya," ujar Sudaryono saat menemui awak media.
Sudaryono juga menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis bukanlah sekadar ajang membagikan makanan enak secara cuma-cuma tanpa arah. Menurutnya, program ini murni berorientasi pada pemenuhan nutrisi esensial yang berdampak panjang bagi tumbuh kembang anak hingga mereka dewasa kelak, termasuk membentuk kecintaan terhadap sayuran.
Di balik ambisi besar negara untuk mendidik melalui piring makanan, tersimpan sebuah pergulatan filosofis yang menarik untuk dicermati lebih dalam. Negara melalui perangkat birokrasinya berupaya memposisikan diri sebagai pusat kebenaran tunggal yang mendefinisikan apa itu gizi yang sah, seolah-olah kesadaran dan tubuh anak dapat dibentuk secara transparan lewat teks kurikulum.
Namun, penambahan modul ini justru bertindak sebagai suplemen yang mendekonstruksi klaim kemurnian program tersebut dari dalam diri sistem itu sendiri. Keharusan negara menyisipkan teks edukasi membuktikan bahwa makanan fisik belaka belum cukup, sehingga negara harus memaksakan mediasi bahasa agar tubuh anak-anak tunduk pada standar gizi yang telah dirumuskan secara terpusat.
Di sinilah sebuah jalan buntu logis atau aporia hadir di hadapan kita, di mana negara berupaya menanamkan kesadaran rasional, sementara tubuh hayati anak-anak memiliki otonomi hasrat dan ketahanan liar yang kerap menolak diatur secara kaku. Dapatkah pengetahuan tentang gizi meresap ke dalam diri manusia tanpa menyertakan kekerasan simbolik dari kekuasaan yang mendikte cara kita merasakan kenikmatan?
Pada akhirnya, upaya menyelaraskan komunikasi antar-dinas dan modul pendidikan ini menyisakan sebuah ketidakpastian yang produktif bagi masa depan. Makna dari gizi itu sendiri terus bergeser di dalam jaringan birokrasi, meninggalkan ruang tanya abadi tentang sejauh mana negara boleh merangsek masuk ke dalam selera dan kesadaran pribadi.