Pemerintah resmi menerbitkan Permendag Nomor 11 Tahun 2026 tentang impor produk hewan. Kebijakan ini mengatur secara sangat detail potongan daging sapi dan perizinannya. Negara mencoba mengontrol setiap gram daging yang masuk ke pasar domestik. Pendekatan administratif seperti ini mengabaikan hukum dasar ekonomi pasar bebas.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan aturan tersebut, setiap importir harus melewati verifikasi teknis yang panjang. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan standar keamanan pangan. Penggunaan kode pos tarif atau HS code memberikan kejelasan data kepabeanan. Langkah pencatatan digital ini memang membantu mencegah praktik kecurangan di pelabuhan.
Namun upaya mengatur seluruh potongan daging secara mikro adalah kesalahan besar. Birokrat tidak mungkin bisa menghitung matriks pasokan dan permintaan global. Ketika rantai pasok tersendat oleh izin ketat, harga pangan otomatis melonjak naik. Konsumen biasa yang harus menanggung beban dari birokrasi yang lambat ini.
Pembatasan izin impor eksklusif hanya mematikan kompetisi bisnis yang sehat. Aturan perpanjangan izin yang dibatasi ketat mengabaikan realitas pengiriman logistik dunia. Sistem ekonomi yang efisien membutuhkan kecepatan dan kebebasan arus barang. Birokrasi kaku justru menciptakan kelangkaan buatan dan membuka ruang rente.
Posisi kami sangat jelas dalam menyikapi aturan menteri perdagangan ini. Pemerintah seharusnya fokus pada standar keamanan pangan tanpa mengatur geometri daging. Segera hapus izin impor yang berbelit dan biarkan pasar bekerja. Kompetisi terbuka adalah cara terbaik untuk memberi makan seluruh rakyat.