Sebagaimana diwartakan oleh detik.com, Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras kepada pihak-pihak yang kerap mempermasalahkan program Makan Bergizi Gratis. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Presiden heran mengapa program pemenuhan gizi rakyat ini dianggap sebagai pemborosan, sementara kebocoran kekayaan negara yang mencapai ribuan triliun rupiah selama puluhan tahun justru sepi dari protes.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Menurut Prabowo, ukuran utama keberhasilan suatu peradaban adalah kemampuan bangsa tersebut dalam memberi makan rakyatnya sendiri. "Kalau ada orang-orang pintar bahwa ada yang lebih penting dari perut yang lapar ya saya persilakan Saudara-saudara, yang saya tahu dari sejarah ribuan tahun peradaban manusia tidak ada masyarakat yang bertahan tanpa pangan," tegasnya dalam arahan tersebut.
Di satu sisi, pembelaan terhadap program populis ini menyuarakan urgensi kemanusiaan yang paling mendasar demi kelangsungan hidup anak-anak, ibu hamil, serta kaum lansia. Namun di sisi lain, perbandingan antara serangan terhadap program gizi dan pengabaian kebocoran kapital masa lalu membuka sebuah celah perenungan yang jauh lebih pelik tentang bagaimana kebijakan negara sering kali berjalan di atas kontradiksi struktural.
Kita dihadapkan pada sebuah jalan buntu logis di mana kedermawanan dan karitas negara diposisikan sebagai satu-satunya ukuran moral tertinggi, seolah kritik terhadap efektivitas kebijakan otomatis menyamakan diri dengan ketidakhuduran empati terhadap perut yang lapar. Pertanyaannya kemudian, apakah sebuah masyarakat dapat merdeka secara hakiki ketika pemenuhan kebutuhan dasar rakyat direduksi menjadi instrumen retorika di tengah sistem ekonomi yang timpang?
Ketidakpastian ini terus menggantung tanpa resolusi instrumen birokratis yang memadai, sebab perdebatan di antara para elit tidak pernah benar-benar menyentuh akar ketimpangan relasi kuasa yang melanggengkan eksploitasi sejak awal. Pada akhirnya, wacana tentang kesejahteraan dan keadilan sosial akan selalu berputar dalam labirin retorika, meninggalkan rakyat sebagai penonton setia di atas panggung kekuasaan yang penuh tanda tanya.