Sebagaimana diwartakan dari Istana Kepresidenan Jakarta, pemerintah terus mematangkan langkah pembenahan terhadap program prioritas nasional yang menyentuh puluhan juta jiwa. Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari belum lama ini mengungkapkan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto agar setiap kebijakan diambil secara cermat tanpa perlu terburu-buru. Di balik angka fantastis penerima manfaat yang mencapai puluhan juta anak, terselip sebuah perenungan panjang mengenai bagaimana negara mencoba menakar keadilan melalui deretan angka statistik ekonomi.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan laporan rapat terbatas tersebut, salah satu titik krusial yang menjadi perhatian adalah penataan ulang kategori penerima manfaat berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga atau desil. Anak-anak yang berada pada kategori desil delapan ke atas rencananya tidak lagi menjadi penerima program Makan Bergizi Gratis karena dianggap sudah mampu secara mandiri. Namun, kebijakan penyaringan ini langsung berbenturan dengan realitas sosial di ruang-ruang kelas sekolah ketika terjadi pemisahan antara teman sebaya yang menerima makanan dan yang tidak.
Pandangan dominan atau logosentrisme yang dilegitimasi oleh kekuasaan otoritas eksekutif selama ini meyakini bahwa penundaan dan kajian matang adalah satu-satunya jalan rasional demi mewujudkan redistribusi yang akurat. Negara diposisikan sebagai pusat kebenaran mutlak yang memegang kendali penuh atas definisi waktu, di mana kalkulasi data ekonomi dianggap steril dari segala gejolak psikologis. Kebijakan ini berjalan di atas asumsi bahwa keadilan dapat diukur secara kaku melalui instrumen administratif tanpa harus tersentuh oleh kompleksitas emosional di tingkat tapak.
Namun, wacana tersebut justru mengalami auto-dekonstruksi ketika kehati-hatian birokratis melahirkan aporia baru yang memecah belah solidaritas anak-anak di sekolah yang sama. Suara-suara marginal yang tersingkir, termasuk ketakutan psikologis anak akibat stigmatisasi kelas sosial serta bayang-bayang insiden dapur mitra yang sempat bermasalah, menjadi jejak yang tak terkatakan di balik meja perundingan istana. Upaya untuk berlaku adil justru berisiko memproduksi luka baru di lapangan, membuktikan bahwa kategori ekonomi tidak pernah benar-benar netral dari gesekan sosial.
Bagaimana sebuah kebijakan redistribusi gizi dapat menemukan keadilannya yang sejati ketika setiap penundaan waktu kajian justru berpotensi memproduksi ketidakpastian baru pada tubuh-tubuh yang bertumbuh? Pertanyaan ini menegaskan bahwa resolusi final mustahil dicapai secara instan karena makna keadilan selalu berada dalam kondisi tertunda oleh birokrasi dan perdebatan data. Ketidakpastian yang produktif ini terus menghantui setiap langkah negara, mengingatkan bahwa di balik setiap piring makanan tersimpan pergulatan abadi antara kalkulasi angka dan kemanusiaan.