Local Government Act 1972 adalah salah satu undang-undang paling monumental yang disahkan oleh Pemerintahan Heath pada periode 1970-1974. Mulai berlaku pada 1 April 1974, undang-undang ini merombak total sistem pemerintahan lokal di Inggris dan Wales, mengurangi jumlah dewan dari 1.245 menjadi hanya 412 di Inggris dan 45 di Wales. Ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan sebuah revolusi tata kelola yang membentuk kembali peta politik dan pelayanan publik.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Sebelum 1972, sistem pemerintahan lokal di Inggris dan Wales diwarnai oleh tumpang tindih yurisdiksi yang membingungkan. Sejak 1888, county boroughs dan administrative counties hidup berdampingan dengan struktur dua tingkat yang melibatkan municipal boroughs, urban districts, dan rural districts. Namun, industrialisasi dan urbanisasi yang pesat membuat batas-batas administratif usang. Kawasan seperti West Midlands, Liverpool, dan Manchester melintasi batas county tradisional, menciptakan kekacauan yang membutuhkan perbaikan radikal.
Upaya reformasi sebenarnya telah dimulai dengan pembentukan Local Government Commission for England pada 1958 dan Royal Commission Redcliffe-Maud pada 1966. Redcliffe-Maud merekomendasikan sistem unitary authorities, kecuali di tiga area metropolitan. Namun, saat Partai Konservatif menang dalam pemilu 1970, mereka membuang rekomendasi itu demi sistem dua tingkat yang diusulkan dalam white paper Februari 1971. Menteri Peter Walker dan Graham Page menjadi arsitek utama perubahan ini.
Proses pembentukan undang-undang ini tidak mulus. RUU yang diperkenalkan pada November 1971 menghadapi amandemen sengit di Parlemen. Perdebatan sengit terjadi mengenai batas wilayah, seperti pemindahan Weston-super-Mare ke Avon yang hanya lolos dengan selisih satu suara di House of Lords. Kampanye lokal berhasil menyelamatkan Isle of Wight dari penggabungan ke Hampshire, sementara protes dari Rutland dan Herefordshire gagal mempertahankan status mereka. Wilmslow dan Poynton berhasil dipertahankan di Cheshire, jauh dari Greater Manchester.
Sistem baru memperkenalkan konsep metropolitan counties dan non-metropolitan counties. Enam county metropolitan, seperti Greater Manchester, Merseyside, dan West Midlands, dibentuk untuk mengakomodasi kawasan urban besar. Fungsi pemerintahan dibagi secara hati-hati: education dan social services menjadi tanggung jawab county, sementara di area metropolitan, tugas tersebut diberikan kepada district councils. Prinsip penting adalah otoritas pendidikan harus memiliki populasi minimal 250.000 untuk memastikan viabilitas.
Undang-undang ini juga meninggalkan warisan penting untuk Wales. Sebelas county bersejarah dihapus dan diganti dengan delapan county baru seperti Gwynedd, Clwyd, dan Dyfed. Nama-nama ini diambil dari kerajaan kuno Britania, dengan nama Welsh dan tanpa padanan bahasa Inggris. Perubahan ini juga menegaskan status Monmouthshire sebagai bagian dari Wales, mengakhiri ambiguitas hukum yang telah berlangsung berabad-abad.
Reaksi terhadap undang-undang ini beragam. Kritik menyasar kegagalan reformasi keuangan lokal dan pembagian fungsi yang timpang. Sistem dua tingkat dianggap rumit dan terpencar. The Times mencatat bahwa kompromi ini berusaha menyatukan geografi yang dikenal dengan kebutuhan skala operasional modern. Di sisi lain, penggemar simbol tradisional, seperti Uffington White Horse, memprotes perubahan batas county karena mengubah status landmark bersejarah.
Meskipun mendapat kritik, sistem yang ditetapkan oleh Local Government Act 1972 terbukti bertahan selama beberapa dekade. Namun, gelombang reformasi berikutnya, terutama pada 1980-an dan 1990-an, mengubah strukturnya. Metropolitan county councils dihapus pada 1986, dan banyak unitary authorities dibentuk di berbagai wilayah. Di Wales, sistem ini diganti total pada 1996 dengan principal areas yang baru. Namun, warisan Act 1972 masih terasa dalam kerangka tata kelola Inggris modern.