Road space rationing, atau yang dikenal sebagai perjalanan hari alternatif dan pembatasan berkendara, merupakan strategi manajemen permintaan perjalanan yang penting. Strategi ini dirancang untuk mengurangi eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh polusi udara perkotaan. Selain itu, kebijakan ini mengatasi permintaan perjalanan puncak yang melebihi kapasitas pasokan atau jalan yang tersedia.
Tujuan utama tersebut dicapai dengan membatasi akses lalu lintas ke area kordon perkotaan, pusat kota, atau distrik tertentu. Pembatasan didasarkan pada digit terakhir pelat nomor kendaraan pada hari-hari yang telah ditentukan sebelumnya. Praktik ini biasanya diterapkan secara ketat terutama pada jam-jam sibuk atau selama peristiwa polusi tinggi.
Implementasi praktis dari kebijakan penahanan lalu lintas ini sangat umum di berbagai kota besar di Amerika Latin. Di banyak kasus, pembatasan jalan memiliki tujuan utama untuk menekan tingkat polusi udara yang parah. Kota-kota seperti Kota Meksiko dan Santiago menjadi contoh awal penerapan kebijakan ini secara konsisten.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeSeiring berjalannya waktu, berbagai negara di seluruh dunia mulai mengadopsi pendekatan serupa untuk mengatasi tantangan mobilitas perkotaan. Dari Olimpiade Beijing hingga penerapan di berbagai kota di Eropa dan Asia, kebijakan ini terus dievaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur efektivitas jangka panjang dalam menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan.
Latar Belakang dan Perkembangan Sejarah
Implementasi paling awal dari pembatasan ruang jalan tercatat telah terjadi di Romawi Kuno ketika kereta kuda menimbulkan masalah kemacetan serius. Pada tahun 45 SM, Julius Caesar mendeklarasikan bagian tengah Roma terlarang bagi semua kendaraan antara pukul 6 pagi hingga 4 sore. Pengecualian hanya diberikan bagi kereta yang mengangkut pendeta, pejabat, pengunjung, dan warga kehormatan.
Dalam era modern, penerapan skala besar dimulai di berbagai kota besar Amerika Latin untuk mengatasi polusi dan kemacetan. São Paulo, dengan jutaan armada kendaraan, mengimplementasikannya pada tahun 1996 sebagai langkah mitigasi polusi udara. Kebijakan ini kemudian dibuat permanen pada tahun 1997 guna meredakan kemacetan lalu lintas yang semakin parah.
Lonjakan kendaraan di Athena pada tahun 1990-an juga mendorong pengembangan Dactylius di sekitar pusat kota Athena. Skema ini tidak mengharuskan pengemudi membayar, melainkan bergantung pada paritas tanggal dan pelat nomor kendaraan. Berbagai wilayah seperti Zona Hijau, Luar, dan Dalam dibentuk dengan kebijakan spesifik masing-masing.
Di Bogotá, Kolombia, program pembatasan mengemudi yang dikenal sebagai Pico y placa diperkenalkan pada tahun 1998 oleh Wali Kota Enrique Peñalosa. Program ini dirancang untuk mengurangi kemacetan lalu lintas selama jam-jam sibuk secara terstruktur. Kebijakan ini kemudian terus berkembang dan diperluas oleh wali kota-wali kota berikutnya mencakup berbagai jenis kendaraan.
Penerapan dan Efektivitas Kebijakan
Skema pembatasan akses berdasarkan pelat nomor menunjukkan hasil yang beragam dalam praktiknya di berbagai belahan dunia. Jika digunakan secara jarang atau sementara, kebijakan perjalanan hari alternatif ini dapat memberikan dampak positif yang nyata. Namun, jika diterapkan sebagai langkah jangka panjang, masalah ketimpangan sosial kerap kali muncul di tengah masyarakat.
Masyarakat dari kalangan yang lebih makmur sering kali mampu membeli dua mobil dengan paritas pelat nomor yang berlawanan. Hal ini dilakukan demi menghindari batasan yang ada, di mana kendaraan kedua biasanya jauh lebih tua dan lebih berpolusi. Akibatnya, beberapa kota seperti Teheran mulai beralih menuju metode pengendalian emisi yang lebih berkelanjutan.
Tiga metode utama dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan regulasi pembatasan ruang jalan. Metode pertama adalah evaluasi administrasi yang mengkaji bagaimana skema disampaikan dan ditegakkan kepada target audiens. Metode kedua dan ketiga masing-masing berfokus pada evaluasi perilaku serta analisis keluaran kinerja kebijakan.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan evaluasi dan data yang tidak mencukupi di negara berkembang, regulasi ini tetap diadaptasi secara luas. Di Indonesia, skema serupa dikenal luas sebagai aturan Ganjil Genap yang diterapkan di berbagai ruas jalan utama. Adaptasi global ini menunjukkan pentingnya manajemen permintaan perjalanan dalam tata kelola kota modern.