Wacana mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat memunculkan beragam tanggapan dari kalangan orang tua siswa. Sebagian wali murid masih menyatakan penolakan, tetapi ada pula yang menilai kebijakan tersebut dapat diterima selama benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan serta fasilitas sekolah.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Salah satu tanggapan disampaikan oleh Endra Kusuma, seorang orang tua siswa di salah satu SMA negeri di Kota Bandung. Menurutnya, pembahasan mengenai reaktivasi SPP memang memunculkan pro dan kontra di kalangan wali murid setelah ia berdiskusi dengan sesama orang tua siswa.
"Kalau kita sebagai orang tua melihat wacana mengaktifkan kembali sumbangan SPP ini ya untuk SMA-SMA di Jabar ini, memang sebenarnya jadi pro dan kontra ya buat orang tua ya. Kemarin juga kita sempat ngobrol sama beberapa orang tua juga yang kebetulan satu sekolah atau beda sekolah ya," kata Endra, Sabtu (18/7/2026).
Menurut Endra, apabila SPP benar-benar diberlakukan, pemerintah harus memastikan besaran iuran yang dibayarkan sebanding dengan peningkatan fasilitas dan layanan pendidikan yang diterima siswa. Ia menilai hingga kini masih banyak sekolah negeri yang menghadapi keterbatasan dana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
"Karena kan kalau sekarang ini memang biaya untuk operasional sangat tinggi kalau saya lihat itu ya. Karena melihat dari apa, harus sesuai dengan sebanding dengan dari fasilitas. Kalaupun jadi ada SPP itu ditarik, harus sebanding dengan fasilitas apa yang ada di sekolahnya gitu loh," ujarnya menambahkan.
Secara pribadi, Endra mengaku tidak terlalu mempermasalahkan apabila SPP nantinya diberlakukan khusus bagi siswa dari keluarga mampu yang masuk kategori desil 6 hingga 10. Baginya, hal yang paling krusial adalah perbaikan nyata pada sarana laboratorium, kondisi bangunan sekolah, hingga kesejahteraan guru honorer yang selama ini dinilai masih memprihatinkan.
Meski demikian, ia berharap pemerintah terlebih dahulu menjelaskan secara rinci skema yang akan diterapkan jika wacana ini direalisasikan. Penentuan kategori kemampuan ekonomi keluarga harus transparan agar tidak membingungkan masyarakat luas dan menjadi polemik yang berkepanjangan.
"Artinya wacana itu nggak jadi masalah untuk keluarga yang menengah ke atas, asal ngedukung pendidikan anak karena saya tahu sekarang pendidikan anak tuh mahal. Tapi harus ada jalan tengahnya, jadi harus jelas dulu kayak desil 6 sampai 10 itu prioritas segini, yang ekstrem dari 1 sampai 5-nya segini," pungkas Endra.