Proyek pembangunan saluran drainase senilai Rp200 juta di Desa Tengaran, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mendadak jadi sorotan publik setelah mencuat dugaan pemotongan anggaran Bantuan Keuangan DPRD. Isu tersebut mencuat usai seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa mengungkap adanya setoran wajib dari dana desa yang diterima.
Menurut keterangan narasumber tersebut, dana Bantuan Keuangan yang digelontorkan seringkali "disunat" hingga 15 persen melalui seorang fasilitator sebelum sampai ke tangan oknum anggota dewan. Praktik ini dinilai mempersempit ruang fiskal desa untuk membiayai material, upah pekerja, hingga pajak resmi yang sudah ditentukan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeDugaan pemotongan anggaran itu dikhawatirkan berdampak langsung pada penurunan kualitas fisik bangunan di lapangan. Terlebih lagi, hasil pemantauan pada proyek drainase sepanjang 140 meter di Dusun Surobayan menunjukkan adanya beberapa bagian pasangan batu yang tidak seragam serta retakan.
Menanggapi isu miring tersebut, Kepala Desa Tengaran Achmad Kusairi angkat bicara dan membantah keras jika proyek fisik tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga. Ia menegaskan seluruh pekerjaan sepenuhnya dikelola Tim Pelaksana Kegiatan desa dengan melibatkan warga setempat.
Kades Tengaran Bantah Proyek Diborongkan Pihak Ketiga
Achmad Kusairi mengakui memang ada pihak berinisial Agung yang membantu mencarikan jalur anggaran melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Jombang. Kendati demikian, ia memastikan keterlibatan pihak tersebut sebatas pengajuan anggaran dan tidak ikut campur dalam urusan teknis pembangunan.
Pihak pemerintah desa memastikan bahwa pelaksanaan proyek drainase bersumber dari APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2026 tersebut tetap berjalan sesuai mekanisme TPK. Warga sekitar dilibatkan secara aktif guna merampungkan fasilitas publik yang diharapkan mampu menunjang kebutuhan warga.
Di sisi lain, tudingan adanya potongan 15 persen hingga kini masih sebatas keterangan sepihak dari narasumber tanpa disertai bukti dokumen transaksi yang valid. Belum ada konfirmasi resmi lebih lanjut mengenai identitas oknum fasilitator maupun pihak legislatif yang dituding.
Aparat dan pihak berwenang tentu perlu melakukan penelusuran lebih mendalam serta pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara transparan. Langkah ini penting guna memastikan kebenaran informasi sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan dana publik di daerah.