Pengadilan di Bolivia kembali mengeluarkan surat penangkapan untuk mantan Presiden Evo Morales. Kantor jaksa distrik Santa Cruz menyatakan Morales diselidiki atas tuduhan pemberontakan bersenjata terhadap keamanan dan kedaulatan negara, terorisme, serta serangan terhadap keselamatan alat transportasi. Langkah ini memicu ketegangan politik baru di negara Amerika Latin tersebut.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Morales, yang merupakan presiden pertama Bolivia dari suku asli, dikenal sebagai salah satu pemimpin dengan masa jabatan terlama di Amerika Latin. Ia menjabat dari 2006 hingga 2019, ketika ia terpaksa mengundurkan diri setelah pemilu yang diwarnai tuduhan kecurangan. Kini, ia kembali berhadapan dengan hukum di tengah krisis ekonomi yang melanda negaranya.
Surat penangkapan terbaru ini berkaitan dengan dukungan Morales terhadap protes petani dan pengemudi truk pada Juni lalu. Mereka menentang kebijakan penghematan Presiden konservatif Rodrigo Paz yang dinilai memperparah krisis ekonomi dan kenaikan biaya hidup. Pemerintah menuding keterlibatan Morales telah memperburuk situasi dan mengancam stabilitas nasional.
Dalam pernyataan di akun X, Morales dengan tegas menolak tuduhan tersebut. Mereka tidak akan mengintimidasi kami, tulisnya. Ia menuding pemerintah menggunakan kasus hukum ini untuk mengalihkan perhatian dari krisis mendalam yang sebenarnya dihadapi Bolivia, yaitu kemerosotan ekonomi dan sosial, serta model pemerintahan yang ditinggalkan rakyat dan melindungi korupsi.
Sebelumnya, Morales juga telah menghadapi tuduhan serius lainnya. Pada akhir 2024, ia dituduh melakukan perdagangan anak dan pemerkosaan terhadap gadis 15 tahun yang hamil. Tuduhan itu ia tolak mentah-mentah dan ia pun mangkir dari panggilan pengadilan. Pada awal 2025, para pendukungnya memblokade jalan dan melumpuhkan negara sebagai protes, bahkan mengancam akan mengacaukan negara jika Morales ditahan.
Setelah Paz mendeklarasikan keadaan darurat pada Juni lalu dan protes mulai mereda, investigasi baru ini dimulai. Kasus ini dipicu oleh pengaduan dari kelompok sipil Comite pro Santa Cruz yang kemudian diambil alih Kementerian Dalam Negeri. Mereka menuding pendukung Morales menyebabkan kelangkaan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan dengan memblokir transportasi selama 53 hari.
Tuduhan yang diajukan pada Rabu tersebut diuraikan dalam dokumen yang dipublikasikan media lokal, seperti dikutip dari kantor berita Jerman DPA. Perintah itu menginstruksikan polisi untuk menahan Morales dan membawanya ke unit antikorupsi khusus. Ini bukan pertama kalinya Morales berhadapan dengan surat penangkapan; sebelumnya ia juga dihadapi surat penangkapan terkait tuduhan pemerkosaan.
Menanggapi tekanan hukum terbaru ini, Morales kembali menunjukkan sikap membangkang. Kami akan terus berjuang bersama rakyat, seperti yang selalu kami lakukan, dengan keyakinan bahwa Bolivia layak mendapatkan jalan yang berbeda, yaitu jalan martabat, kedaulatan, keadilan sosial, dan pemulihan harapan bagi semua, tegasnya. Ia menilai seluruh proses hukum ini bermotif politik untuk menghentikan pengaruhnya.
Krisis di Bolivia menunjukkan perpecahan politik yang dalam antara pemerintah konservatif dan pendukung mantan presiden populis. Sementara Morales berusaha kembali ke tampuk kekuasaan, ia terus dihantui oleh berbagai kasus hukum yang menurutnya adalah rekayasa. Namun, otoritas Bolivia bersikukuh menjalankan proses hukum demi menegakkan keadilan dan stabilitas nasional.
Situasi ini turut memantik kekhawatiran akan gelombang protes baru jika Morales benar-benar ditahan. Para pendukungnya di berbagai wilayah disebut telah bersiaga. Juru bicara pemerintah belum memberikan komentar lebih lanjut mengenai pelaksanaan surat penangkapan tersebut. Mata dunia kini tertuju pada bagaimana Bolivia menavigasi krisis hukum dan politik yang semakin memanas ini.