Sebagaimana diwartakan oleh The Independent, para pelaku usaha di sejumlah sektor industri di Inggris tengah diliputi kekhawatiran menyusul estimasi biaya reformasi kontrak kerja tanpa jam pasti atau zero-hours contracts yang diperkirakan bisa mencapai 2,9 miliar poundsterling.
Perubahan regulasi yang dijadwalkan mulai berlaku pada awal tahun 2027 tersebut dirancang untuk mengatasi ketimpangan dalam hubungan kerja yang dinilai terlalu berat sebelah, di mana para pekerja menanggung seluruh risiko finansial akibat fluktuasi permintaan pasar.
Mengutip laporan media, pada Desember lalu tercatat ada sekitar 1,23 juta orang yang mengandalkan kontrak tanpa jam pasti sebagai mata pencaharian utama mereka, dengan proporsi terbesar berasal dari kalangan pekerja muda serta sektor ritel dan perhotelan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeBerdasarkan catatan sejarah ketenagakerjaan, istilah zero-hours contracts sendiri mulai muncul dalam literatur akademis sejak 1997 untuk menggambarkan praktik kerja yang berkembang sejak dekade 1980-an, meskipun baru benar-benar masuk dalam kerangka undang-undang pada 2015.
Di satu sisi, fleksibilitas ini dulunya menjadi andalan dunia usaha pasca krisis keuangan global untuk merespons naik turunnya kebutuhan tenaga kerja, namun di sisi lain para perwakilan pekerja menilai fleksibilitas tersebut kerap berujung pada eksploitasi dan ketidakpastian pendapatan.
Andrew Noble selaku pakar hukum ketenagakerjaan dari Anglia Ruskin University menjelaskan bahwa ketentuan baru dalam undang-undang ini merepresentasikan perombakan paling radikal sejak praktik tersebut pertama kali diterapkan di Inggris.
Meskipun aturan ini bertujuan memberikan perlindungan lebih baik, kerumitan teknis terkait definisi ambang batas jam kerja dan periode referensi masih menyisakan tanda tanya besar bagi para pengusaha yang harus memutar otak demi menyesuaikan sistem operasional dan keuangan mereka.