Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) hanya bersifat sebagai pemberi masukan. Danantara dipastikan tidak memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan rapat tersebut.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →"Di undang-undang, (rapat KSSK) boleh diikuti lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi, KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi, dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara," ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Menurut Purbaya, partisipasi perdana Danantara dalam forum KSSK membawa wawasan positif bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan nasional yang lebih tepat sasaran. Kehadiran Danantara dinilai penting untuk memberikan perspektif riil dari sudut pandang pengelola bisnis berskala besar.
"Untuk kami (informasinya) berguna sekali untuk melihat keadaan yang nyata di dunia bisnis, dunia yang sedang ditangani Danantara. Kalau kami kan regulator biasa di belakang melihat data-data saja, kadang terjemahkan datanya agak meleset sedikit. Jadi, Danantara memperkaya kita dengan informasi tambahan," jelas Bendahara Negara tersebut.
Purbaya memastikan struktur pengambil keputusan di KSSK tetap terbatas pada empat anggota utama. Lembaga-lembaga penentu keputusan itu meliputi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Ke depan pun tidak akan memasukkan dia (Danantara) sebagai pengambil keputusan. Tapi, ketika dia memberi masukan kan boleh. Jadi, memperkaya informasi ketika Kepala KSSK, BI, OJK, dan LPS mengambil keputusan," tuturnya menambahkan.
Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar Danantara dilibatkan dalam setiap pembahasan keputusan KSSK. Langkah ini diambil agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya berfokus pada aspek fiskal dan moneter, melainkan juga memperhitungkan dampaknya terhadap sektor usaha.
"Nanti KSSK ini diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya, supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter saja," kata Rosan.
Rosan juga mengonfirmasi bahwa sesuai dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo, BPI Danantara bakal mengikuti seluruh rangkaian rapat KSSK secara rutin ke depannya.