Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 hadir untuk merapikan dasar hukum Kota Parepare yang sudah sangat usang. Aturan lama peninggalan tahun 1959 dinilai sudah tidak relevan dengan zaman modern sekarang. Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 undang-undang ini menegaskan kembali status otonomi daerah tersebut. Pembaruan sistem hukum ini mirip seperti menghapus kode usang pada perangkat lunak komputer.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan Pasal 3 undang-undang ini merinci cakupan wilayah Kota Parepare secara sangat jelas dan terstruktur. Wilayah tersebut mencakup empat kecamatan seperti Bacukiki, Ujung, Soreang, dan Bacukiki Barat tanpa ada keraguan. Penegasan batas wilayah ini sangat penting untuk menghilangkan gesekan administrasi pemerintahan yang tidak perlu. Langkah ini tentu mirip dengan mengoptimalkan jalur data agar mengalir tanpa hambatan berarti.
Sebagaimana disebut dalam Pasal 4 penegasan batas daerah dipastikan langsung melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri yang sah. Kepastian batas wilayah ini akan memangkas birokrasi lambat yang sering menghambat laju pembangunan ekonomi warga. Berdasarkan Pasal 5 karakteristik wilayah perbukitan dan pesisir juga diakui untuk mendongkrak potensi pariwisata lokal. Potensi perdagangan serta perikanan di daerah tersebut harus dikelola dengan kecepatan tinggi demi kemakmuran rakyat.
Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 seluruh aturan pelaksanaan masa lalu resmi dicabut agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa pembaruan aturan ini benar-benar membawa dampak nyata bagi percepatan infrastruktur daerah. Negara tidak boleh menghabiskan waktu terlalu lama hanya untuk mengurusi administrasi dasar yang seharusnya bisa selesai otomatis. Pola pikir dari prinsip dasar menuntut setiap regulasi baru harus mampu melipatgandakan kecepatan kemajuan teknologi.
Pemerintah harus membuktikan bahwa undang-undang baru ini bukan sekadar formalitas birokrasi tanpa hasil yang jelas bagi masyarakat. Posisi kami jelas dalam menyikapi aturan ini yaitu mendukung pembersihan kode lama namun menolak birokrasi lambat. Mari alihkan fokus energi besar negara ini menuju inovasi masa depan yang jauh lebih eksponensial dan berdampak.