Pemerintahan Presiden Argentina Javier Milei kembali memicu perdebatan publik terkait isu perempuan dan kekerasan gender. Dalam sebuah wawancara televisi, Milei mengklaim bahwa negaranya saat ini memiliki catatan kekerasan terendah dalam sejarah serta menyebut pihaknya telah berbuat banyak demi kesejahteraan wanita.
Kendati demikian, klaim tersebut langsung mendapat sorotan tajam dari berbagai lembaga pengamat sosial. Berdasarkan data Mahkamah Agung Argentina, jumlah kasus femicidio memang mengalami penurunan dari 228 kasus pada tahun 2024 menjadi 200 kasus pada tahun 2025.
Meski menunjukkan tren penurunan, sejumlah organisasi seperti Equipo Latinoamericano de Justicia y Género menilai angka tersebut belum cukup untuk menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan telah teratasi sepenuhnya. Penurunan itu disebut lebih dipengaruhi oleh berjalannya kebijakan pencegahan di tingkat lokal, khususnya di Provinsi Buenos Aires.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeSebagaimana diwartakan oleh berbagai laporan media, tantangan terbesar justru datang dari kebijakan fiskal pemerintah pusat. Laporan gabungan dari Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia dan ELA mencatat bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan gender mengalami pemotongan drastis hingga 89 persen.
Selain persoalan anggaran, langkah politik pemerintahan Milei turut memicu kontroversi di kancah internasional. Dikutip dari berbagai sumber, Argentina belum lama ini bergabung dengan Konsensus Jenewa, sebuah aliansi konservatif yang memandang aborsi bukan sebagai hak internasional serta mempromosikan agenda keluarga tradisional.
Organisasi hak asasi manusia menilai langkah tersebut berpotensi mengancam otonomi dan hak kesehatan reproduksi perempuan. Para kritikus menegaskan bahwa komitmen terhadap kesejahteraan perempuan seharusnya tidak hanya diukur dari klaim statistik semata, melainkan dari konsistensi kebijakan anggaran serta perlindungan hak yang nyata.