Bagi masyarakat awam, istilah hukum perdata mungkin sering terdengar dalam sengketa bisnis atau urusan warisan. Secara mendasar, hukum perdata atau yang juga sering disebut sebagai hukum sipil merupakan salah satu cabang utama dalam sistem hukum yang memegang peran vital dalam mengatur interaksi antarindividu, badan usaha, maupun entitas hukum lainnya di tengah kehidupan bermasyarakat.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berbeda dengan hukum pidana yang berfokus pada pelanggaran dan kejahatan terhadap negara, hukum perdata lebih menitikberatkan pada perlindungan hak-hak individu serta penyelesaian konflik privat. Keberadaannya berfungsi sebagai pedoman sekaligus kerangka kerja yang adil untuk memastikan setiap pihak mendapatkan haknya dan memenuhi kewajiban masing-masing dalam urusan pribadi maupun ekonomi.
Menurut pandangan ahli hukum terkemuka Prof. Dr. Satrio, hukum perdata diartikan sebagai sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam konteks urusan pribadi dan kepentingan ekonomi mereka. Hal ini mencakup berbagai aspek esensial seperti perjanjian, kepemilikan aset, hingga tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap individu.
Dari segi landasan hukum, sistem perdata di Indonesia berpijak pada sejumlah aturan penting yang telah berlaku sejak masa kolonial hingga era modern. Salah satu pilar utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata yang mulai diberlakukan pada tahun 1847 dan terus mengalami penyesuaian seiring perkembangan zaman guna menjawab kebutuhan hukum masyarakat.
Selain KUHPerdata, landasan hukum ini juga diperkuat oleh berbagai undang-undang nasional yang mengatur aspek spesifik seperti badan hukum, hak kepemilikan, hingga mekanisme peradilan. Pemerintah melalui kementerian terkait terus memastikan bahwa kerangka regulasi ini memiliki fondasi yang kuat untuk melindungi kepentingan keperdataan warga negara.
Ruang lingkup yang dicakup oleh hukum perdata terbilang sangat luas dan bersinggungan langsung dengan aktivitas manusia sehari-hari. Salah satu aspek utamanya adalah hukum kontrak atau perjanjian, yang mengatur bagaimana sebuah kesepakatan bisnis maupun transaksi komersial dibuat secara sah, dilaksanakan, hingga cara penyelesaiannya jika terjadi perselisihan.
Pakar hukum Subekti dalam pandangannya menjelaskan bahwa hukum perdata dalam arti luas mencakup seluruh hukum privat materiil, yakni aturan pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Aturan ini mewujud dalam bentuk ragam perjanjian seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa, hingga pinjam-meminjam yang kerap dilakukan masyarakat.
Selain kontrak, aspek kepemilikan juga menjadi porsi besar dalam pengaturan hukum perdata. Ruang lingkup ini mencakup hak penguasaan atas properti, kendaraan, maupun aset berharga lainnya, termasuk bagaimana tata cara pemindahan hak kepemilikan yang sah dan mekanisme perlindungan hukum bagi para pemilik aset dari potensi sengketa.
Tak kalah penting, hukum perdata juga mengatur persoalan warisan dan pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Aspek ini memastikan proses pembagian harta pusaka di antara para ahli waris berjalan secara adil, transparan, serta mengakomodasi penyelesaian utang dan pelaksanaan wasiat sesuai ketentuan yang berlaku.