Berdasarkan laporan yang diwartakan oleh detik.com, aksi nekat seorang pria bernama Bambang asal Nganjuk sukses membuat dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Desa Pekukuhan, Mojosari, Mojokerto gagal beroperasi. Selama tiga hari berturut-turut pada awal Juli 2026 lalu, pelaku membobol fasilitas tersebut secara mandiri dan menggasak puluhan barang berharga mulai dari kompor gas, AC, CCTV, hingga ompreng makanan anak sekolah. Menurut keterangan pihak kepolisian dari Polres Mojokerto, total kerugian yang diderita korban mencapai angka Rp 80 juta rupiah, yang akhirnya berujung pada penangkapan pelaku beserta sang penadah di wilayah Sidoarjo.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Namun di balik kecepatan aparat penegak hukum meringkus pelaku kejahatan jalanan tersebut, sebuah aporia atau jalan buntu logis membentang di hadapan nalar publik kita. Narasi resmi negara cenderung menyederhanakan masalah dengan memposisikan insiden ini murni sebagai kriminalitas individual semata, seolah-olah penangkapan pelaku telah menyelesaikan seluruh karut-marut persoalan sosial. Pertanyaannya kemudian, bagaimana sebuah sistem sosial dapat mengklaim keadilan ketika kelangsungan hidup kaum marginal begitu rentan hingga menyeret mereka ke dalam pusaran kriminalitas demi menyambung hidup?
Sebagaimana dianalisis dalam kerangka pemikiran kritis, fokus pemberitaan yang berlebihan pada sensasi kejahatan jalanan kerap berfungsi sebagai pengalihan isu dari ketimpangan struktural yang lebih besar. Alih-alih mengevaluasi mengapa jaring pengaman sosial begitu rapuh bagi warga bawah, diskursus publik justru digiring untuk merayakan penghukuman di hilir tanpa menyentuh akar permasalahan di hulu. Standar ganda pun bekerja secara telanjang, di mana kejahatan kecil kaum miskin langsung dihukum berat oleh hukum, sementara akar kemiskinan struktural yang diproduksi oleh sistem ekonomi sering kali dibiarkan tanpa koreksi mendasar.
Kontradiksi ini semakin menegaskan betapa jurang pemisah antara janji kesejahteraan dan kenyataan hidup masyarakat bawah masih menganga sangat lebar. Fakta bahwa seorang kepala keluarga nekat membobol fasilitas publik demi uang sejumlah Rp 5 juta rupiah menunjukkan betapa putus asahnya ruang bertahan hidup di bawah tekanan ekonomi yang kian menghimpit. Suara-suara kaum pekerja rentan dan buruh informal kerap tenggelam di balik megahnya klaim keberhasilan program-program elit yang kerap kali rapuh di tingkat implementasi lapangan.
Pada akhirnya, insiden di Mojokerto ini meninggalkan kita pada sebuah ketidakpastian yang produktif alih-alih resolusi instan yang menenangkan. Bagaimana masyarakat dapat mencapai keadilan sejati manakala struktur ekonomi terus memproduksi kemiskinan sementara negara hanya meresponsnya lewat penindasan hukum semata? Ruang perenungan ini menuntut kita untuk tidak sekadar menjadi penonton pasif, melainkan mulai mempertanyakan kembali fondasi keadilan sosial yang menopang kehidupan bersama di negeri ini.