Pemerintah Zimbabwe bertekad untuk bertransformasi dari sekadar pemasok mineral mentah menjadi negara yang membangun industri pengolahan dan manufaktur berbasis sumber daya alam sendiri. Langkah ini diambil melalui pengetatan ekspor mineral strategis mentah, termasuk lithium, demi meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan mencegah negara lain mendulang keuntungan dari proses pemurnian.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Kebijakan tersebut terbukti berhasil menarik investasi senilai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat ke dalam rantai pasok lithium di Zimbabwe. Menteri Mines and Mining Development Polite Kambamura menyatakan bahwa larangan ekspor bijih lithium belum diolah yang diterapkan sejak 2022 telah mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi langsung pada fasilitas pemurnian domestik.
"Pembangunan pabrik lithium sulfat pertama di Afrika ada di belakang saya, dan ini dilakukan di Zimbabwe," ujar Kambamura saat melakukan kunjungan media teknis di Goromonzi.
Kendati demikian, para penambang berskala kecil menyuarakan kekhawatiran serius terkait kemampuan mereka untuk bertahan di tengah aturan baru ini. Biaya pembangunan fasilitas pengolahan yang sangat mahal, pasokan listrik yang tidak dapat diandalkan, serta akses pembiayaan yang terbatas menjadi batu sandungan utama bagi produsen kecil untuk turut serta dalam ambisi industrialisasi nasional.
Direktur Pengembangan Bisnis Naivo Mining Shelton Lucas mengungkapkan bahwa perusahaannya kesulitan mendapatkan opsi pengolahan yang terjangkau, terutama pada sektor krom. Akibat ketiadaan fasilitas mandiri, mereka terpaksa menjual krom mentah kepada smelter lokal asal China dengan harga yang jauh lebih rendah.
"Untuk krom mentah, kami sekarang terpaksa menjualnya ke smelter lokal China di mana mereka membayar kami dengan harga murah," ungkap Lucas.
Lucas menyarankan agar pemerintah menerapkan sistem peleburan bersama atau toll-smelting, di mana institusi publik atau badan industri berinvestasi pada fasilitas pengolahan kolektif. Dengan begitu, para penambang kecil dapat mengakses kapasitas pengolahan dengan tarif transparan tanpa harus kehilangan kepemilikan atas mineral mereka.
Sementara itu, para ekonom mengingatkan bahwa ambisi besar pengolahan mineral ini sangat bergantung pada kemampuan Zimbabwe dalam mengatasi masalah klasik seperti krisis pasokan listrik dan kelemahan infrastruktur transportasi. Ekonom Chenayi Mutambasere menilai bahwa kebijakan pelarangan ekspor harus didukung oleh strategi industri yang matang agar tidak justru merugikan sektor pertambangan rakyat.
"Larangan ini harus lebih dari sekadar slogan politik; kebijakan ini harus menjadi strategi praktis industri," tegas Mutambasere.