Berdasarkan Pasal 18 PMK 39 Tahun 2026, pemerintah menetapkan rumus perhitungan tunjangan kinerja pegawai pajak.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Aturan ini membagi bobot penilaian menjadi enam puluh persen capaian organisasi dan empat puluh persen pegawai.
Sebagaimana disebut dalam regulasi tersebut, capaian organisasi ditinjau dari realisasi target penerimaan pajak nasional.
Pasal 21 aturan ini juga merinci mekanisme pemberian tunjangan bagi pegawai yang mengalami perpindahan tugas.
Kebijakan ini dibuat untuk memberikan insentif finansial yang adil bagi aparatur pengumpul pajak negara.
Menurut pandangan ekonomi modern, perhitungan birokrasi rumit semacam ini justru membuang energi produktif.
Sebagaimana disebut para pengamat, sistem insentif manual rawan terjebak dalam permainan target internal.
Berdasarkan prinsip efisiensi maksimal, pemerintah harus segera meninggalkan cara-cara lama yang penuh beban administratif.
Pasal 10 menegaskan bahwa penilaian kinerja individu memegang bobot penting dalam struktur pembayaran tunjangan.
Negara seharusnya fokus membangun sistem otomatisasi berbasis perangkat lunak alih-alih menghitung formula manual.