Sebagaimana diwartakan dari tanah Ponorogo, ratusan petani, peternak, hingga pelaku UMKM belum lama ini turun ke jalan menggelar aksi di depan Kantor DPRD dan Pemkab. Mereka membawa satu desakan yang terdengar amat mendesak, yakni meminta agar Program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan di tengah berbagai persoalan yang melilitnya. Kehadiran program ini diyakini telah memberikan napas buatan bagi denyut nadi ekonomi pedesaan yang sebelumnya kerap loyo tanpa arah.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan laporan di lapangan, koordinator aksi bernama Purwanto menegaskan bahwa dampak positif program tersebut sudah dirasakan langsung oleh masyarakat bawah yang lama terpinggirkan. "Yang sebelumnya menganggur bisa bekerja, hasil pertanian terserap, hasil peternakan terserap, UMKM juga bergerak, tenaga kerja lokal ikut terserap," ujarnya dengan penuh keyakinan. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita yang mengakui bahwa perputaran uang di desa meningkat drastis berkat adanya pasokan bahan pangan yang jelas bagi kebutuhan dapur MBG.
Namun di balik euforia perut yang kenyang dan pasar yang mendadak hidup, terbentang sebuah aporia filosofis yang membuat resolusi sederhana menjadi mustahil. Wacana ini berjalan di atas keyakinan bahwa kesejahteraan material adalah pusat absolut yang harus diselamatkan dengan cara apa pun, seolah kebaikan ekonomi dapat dipisahkan secara bersih dari najis korupsi. Di sinilah jalan buntu logis mengadang, sebab masyarakat dihadapkan pada pilihan dilematis antara merawat program yang menyelamatkan periuk nasi tetapi ternoda penyelewengan, atau mematikannya demi moralitas yang steril namun berujung pada kelaparan massal.
Kerentanan struktural itu kian nyata manakala layanan MBG dihentikan sementara selama masa libur, yang seketika memicu kejatuhan harga telur ayam secara drastis dari sekitar Rp 26.000 menjadi Rp 16.000 per kilogram. Petani sayur mendadak kebingungan dan stok komoditas lokal menumpuk tanpa pembeli, membuktikan bahwa kehadiran kesejahteraan tersebut ternyata bersifat rapuh dan semu. Korupsi dan penyelewengan anggaran tidak pernah menjadi unsur luar yang bisa dibuang begitu saja, melainkan bagian dari struktur yang diam-diam mengontaminasi seluruh bangunan program dari dalam.
Pertanyaan mendasarnya kini terletak pada batas tipis antara kebutuhan bertahan hidup dan ketergantungan pada jejaring kekuasaan yang koruptif. Apakah sebuah masyarakat dapat benar-benar merdeka ketika kesejahteraan harian mereka senantiasa digantungkan pada belas kasihan artifisial dan aliran dana yang tercemar? Ruang diskusi tetap terbuka tanpa kesimpulan mutlak, menyisakan ketidakpastian produktif tentang bagaimana manusia mencari martabat di tengah sistem yang selalu menunda tercapainya keadilan sejati.