Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta harus menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan teknologi, media, musisi, pembuat film, dan kreator digital. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria usai menerima audiensi Google dan Motion Picture Association (MPA) Asia Pacific di kantornya, Selasa (28/7).
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Nezar menilai perkembangan kecerdasan artifisial (AI) telah mengubah cara konten digital diproduksi, didistribusikan, dan digunakan sebagai data pelatihan model AI. Karena itu, regulasi hak cipta dinilai perlu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi keberlanjutan industri kreatif nasional.
"Ekosistem yang terdampak oleh Undang-Undang Hak Cipta sangat luas. Bukan hanya media, tetapi juga kreator digital, pembuat film, musisi, hingga platform digital," ujar Nezar dalam keterangannya, Rabu (29/7). "Karena itu, kami berupaya mencari jalan tengah yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan."
Nezar mengatakan pembahasan RUU Hak Cipta masih berada di bawah koordinasi Kementerian Hukum. Namun, Komdigi terus memberikan masukan karena substansi regulasi tersebut akan berdampak langsung terhadap ekosistem digital, terutama terkait penggunaan karya kreatif sebagai data pelatihan AI.
Pemerintah memahami kekhawatiran penerbit dan pelaku industri kreatif mengenai perubahan pola konsumsi informasi akibat perkembangan AI generatif. "Masukan dari para penerbit, kreator, maupun perusahaan teknologi menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan," ujar Nezar.
"Pemerintah ingin memastikan perkembangan AI tetap berjalan, tetapi hak ekonomi para kreator dan pemegang hak cipta juga memperoleh pelindungan yang memadai," sambungnya. Komdigi juga membahas pelindungan karya jurnalistik dan mekanisme kerja sama antara platform digital dengan perusahaan media.
Dalam audiensi dengan Google, Managing Director News Google Asia Pacific Kate Beddoe menyampaikan pandangan mengenai definisi karya jurnalistik, pemanfaatan konten untuk pengembangan AI, serta mekanisme lisensi. Google mengusulkan agar mekanisme kerja sama business-to-business (B2B) tetap diakomodasi sebagai alternatif bersama skema Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
Nezar mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan pers melaporkan penurunan lalu lintas pembaca yang berdampak pada pendapatan. "Kekhawatiran terbesar para pengelola situs saat ini yang berkaitan dengan AI adalah penurunan trafik. Beberapa bahkan melaporkan kehilangan sekitar 70 persen trafik sehingga mereka membutuhkan skema model bisnis baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi ini," katanya.
Dalam pertemuan terpisah dengan MPA Asia Pacific, pemerintah turut membahas penguatan sistem pelindungan hak cipta sebagai fondasi investasi industri kreatif dan perfilman. MPA mengapresiasi ruang dialog yang dibuka pemerintah selama proses penyusunan regulasi.
Nezar menegaskan pembahasan masih terbuka dan belum menghasilkan kesimpulan. "Diskusinya masih terbuka dan belum ada kesimpulan. Pemerintah berupaya mencari solusi yang adil, transparan, akuntabel, dan saling menguntungkan bagi semua pihak," tuturnya.
Selain hak cipta, pertemuan dengan MPA juga membahas revisi Undang-Undang Penyiaran. Nezar menilai model bisnis platform streaming berbeda dengan penyiaran konvensional sehingga membutuhkan pendekatan regulasi yang berbeda. "Kami telah menyampaikan kepada DPR bahwa logika bisnis platform streaming berbeda dengan penyiaran konvensional. Karena itu, diperlukan pendekatan regulasi yang tepat agar mampu menjawab perkembangan teknologi tanpa menghambat inovasi," pungkasnya.