Tepi Barat semakin memanas. Serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina meningkat pesat dalam beberapa pekan terakhir, memicu kekhawatiran akan ledakan konflik berskala besar. Insiden terbaru di desa Tell menewaskan empat warga Palestina dan dua warga Israel, menyusul perlawanan warga saat pemukim bersenjata menodongkan senjata ke penduduk desa.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Data menunjukkan bahwa kekerasan pemukim kini menyebar ke hampir seluruh wilayah Tepi Barat, dengan korban jiwa termasuk anak-anak, serta serangan terhadap rumah, masjid, dan lahan pertanian melalui aksi perusakan, pembakaran, dan penghancuran. Seorang analis Israel bahkan menggambarkan situasi ini sebagai "bencana yang sudah di depan mata".
Berdasarkan rekaman video dan kesaksian warga, tentara pendudukan Israel tidak hanya berdiam diri saat serangan terjadi. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa militer just kerap turun tangan untuk melindungi pemukim, seperti yang terlihat dalam insiden di desa Tell dan sekitarnya.
Komentator politik Yedioth Ahronoth, Nahum Barnea, menilai pemerintah Israel bertanggung jawab atas eskalasi ini karena mendorong perluasan permukiman dan memberikan perlindungan politik bagi pemukim ekstremis. Pemerintah juga telah mengerahkan dua batalyon militer tambahan di Tepi Barat, di samping 24 batalyon yang sudah beroperasi di sana.
Pengamat menilai bahwa eskalasi di Tepi Barat terkait erat dengan agenda politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjelang pemilu Oktober mendatang. Seperti halnya perang di Gaza yang menjaga koalisi Netanyahu tetap utuh selama tiga tahun terakhir, ketegangan di Tepi Barat disebut-sebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral.
Sejak menjabat pertama kali pada 1996, Netanyahu secara konsisten menyatakan bahwa Tepi Barat harus menjadi bagian dari Israel. Kolumnis Haaretz, Rogel Alpher, menghubungkan eskalasi saat ini dengan strategi politik Netanyahu untuk memperluas kendali Israel atas wilayah tersebut.
Sementara itu, gerakan pemukiman tidak bertujuan membentuk negara terpisah dari Israel. Tujuan mereka adalah menganeksasi Tepi Barat, mencegah berdirinya negara Palestina, dan menerapkan hukum Israel di seluruh wilayah tersebut. Sejak 7 Oktober 2023, kekerasan pemukim meningkat drastis dan pos-pos pemukiman kini menguasai hampir 20 persen wilayah Tepi Barat, melampaui Area C yang ditetapkan dalam Kesepakatan Oslo.
Pemerintah Israel juga mengambil langkah-langkah sistemik, seperti memberi wewenang kepada otoritas sipil Israel untuk beroperasi di Area A dan B yang seharusnya berada di bawah kewenangan Otoritas Palestina. Mereka juga memutuskan untuk mencabut kewenangan perencanaan Kotamadya Hebron di sekitar Masjid Ibrahimi, serta mendirikan otoritas warisan Israel untuk Tepi Barat.
Kebijakan ini disertai dengan pembatasan pergerakan yang semakin ketat, dengan 925 pos pemeriksaan tercatat di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, meningkat 43 persen dari rata-rata tahun-tahun sebelumnya. Hal ini secara efektif memberikan kendali penuh Israel atas pergerakan, transportasi, perdagangan, dan keamanan di seluruh Tepi Barat.
Tekanan ekonomi juga terus meningkat, dengan penahanan pendapatan bea cukai yang mencapai lebih dari 60 persen anggaran Otoritas Palestina, serta ancaman penghentian layanan perbankan antara bank Israel dan Palestina. Semua ini memperkuat kesimpulan bahwa solusi dua negara semakin mustahil terwujud di bawah pendudukan Israel saat ini.