Sertifikat Prestasi Bukan Jaminan Lolos Seleksi Rekrutmen Polri

Proses rekrutmen anggota Polri dipastikan berjalan sesuai ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penerimaan Anggota Polri yang berlaku. Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyatakan kepemilikan sertifikat atau piagam prestasi tidak serta-merta membuat peserta langsung lolos tanpa melalui tahapan seleksi.

"Prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam, baik nasional maupun internasional, termasuk Sertifikat Pramuka Garuda, merupakan dokumen prestasi pendukung yang dapat dilampirkan oleh peserta. Namun, kepemilikan dokumen tersebut tidak serta-merta membuat peserta diterima tanpa mengikuti proses seleksi," ujar Isir di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe

Setiap peserta tetap harus memenuhi persyaratan administratif dan mengikuti seluruh mekanisme seleksi secara ketat. Dokumen penghargaan tersebut berfungsi sebagai pelengkap rekam jejak, sementara penentuan kelulusan tetap didasarkan pada kemampuan dan kompetensi masing-masing individu selama mengikuti tahapan ujian.

Komitmen menjaga objektivitas dalam penerimaan anggota baru diwujudkan melalui penerapan prinsip BETAH, yakni Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Polri juga melibatkan berbagai pihak pengawas eksternal untuk memastikan proses berjalan transparan serta adil bagi seluruh pendaftar.

Pengawasan Eksternal Jamin Seleksi Anggota Polri Bersih

Penerapan prinsip transparansi dalam rekrutmen dibuktikan dengan menggandeng berbagai unsur pengawas independen dari instansi eksternal. Keterlibatan pihak luar ini bertujuan menjaga integritas institusi serta menutup celah kecurangan selama tahapan seleksi berlangsung.

"Dalam pelaksanaannya, Polri bersama Kompolnas menggandeng sejumlah pihak, antara lain Ikatan Dokter Indonesia, perhimpunan psikologi, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Pendidikan, serta lembaga swadaya masyarakat," jelas Isir.

Pelibatan instansi terkait tersebut mencakup pengawasan di berbagai bidang seperti kesehatan, psikologi, keabsahan dokumen kependudukan, hingga bidang pendidikan. Pengawasan berlapis ini memastikan setiap tahapan rekrutmen dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.

Dengan pengawasan ketat dan sistem seleksi berbasis kompetensi, Polri ingin menjaring bibit unggul secara objektif. Masyarakat diimbau agar tidak mudah percaya pada pihak menjanjikan kelulusan instan dengan dalih memiliki jalur khusus sertifikat prestasi.