Pajak
Kumpulan artikel dengan tag Pajak di Kabayan News.
DPR Khawatir Babinsa Tak Lagi Dipercaya Warga Gara,gara Urusan Pajak
Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan mengingatkan agar pelibatan Babinsa dalam urusan perpajakan tidak merusak hubungan baik dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat TNI.
All Articles
DPR Khawatir Babinsa Tak Lagi Dipercaya Warga Gara,gara Urusan Pajak
Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan mengingatkan agar pelibatan Babinsa dalam urusan perpajakan tidak merusak hubungan baik dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat TNI.
Sinergi Pajak, Polri Tegaskan Bhabinkamtibmas Hanya Jalankan Fungsi Preventif
Polri menegaskan peran Bhabinkamtibmas dalam kerja sama pajak bersifat preventif dan persuasif, bukan untuk menagih atau memeriksa wajib pajak.
Sinergi Pajak, Polri Tegaskan Bhabinkamtibmas Hanya Jalankan Fungsi Preventif
Polri menegaskan peran Bhabinkamtibmas dalam kerja sama pajak bersifat preventif dan persuasif, bukan untuk menagih atau memeriksa wajib pajak.
Polri Buka Suara Soal Pelibatan Bhabinkamtibmas Awasi Wajib Pajak
Polri menegaskan pelibatan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan wajib pajak hanya sebatas koordinasi dan penyerapan informasi, bukan mengambil alih tugas petugas pajak.
Polri Tegaskan Bhabinkamtibmas Tidak Berwenang Tagih Pajak Masyarakat
Polri menegaskan Bhabinkamtibmas tidak memiliki kewenangan memungut atau menagih pajak masyarakat, melainkan hanya menjalankan fungsi pembinaan dan edukasi.
DJP Tegaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Tak Berwenang Periksa Pajak
DJP Kemenkeu memastikan TNI dan Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak berwenang mengawasi, memeriksa, maupun menagih pajak kepada masyarakat.
Koalisi Sipil Tolak Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak
Koalisi Masyarakat Sipil menolak pelibatan Babinsa TNI dalam pengawasan pajak warga. Kebijakan DJP ini dinilai mengancam supremasi sipil dan menggeser sistem kepatuhan pajak ke arah keamanan.
Soal Babinsa Awasi Pajak, TNI AD Tegaskan Tak Ada Penugasan Baru
TNI AD mengklarifikasi bahwa Babinsa tidak diberi tugas baru sebagai penagih pajak, melainkan hanya terkait koordinasi antarinstansi dalam jejaring informasi kewilayahan.