Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono bertindak tegas. Ia mengancam akan menutup setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, gizi, dan pengiriman. "Kalau perlu, kita tutup itu dapurnya," katanya saat inspeksi mendadak di Bogor. Ia bahkan mengutip peribahasa klasik, "Nila setitik, rusak susu sebelanga," untuk menekankan bahwa satu dapur bermasalah tak boleh mencoreng seluruh program Makan Bergizi Gratis. Sikap ini terdengar heroik, seolah negara hadir sebagai pengawas ketat yang siap mencabut izin setiap penyimpangan. Namun apakah ketegasan ini cukup untuk menjamin gizi anak-anak Indonesia, atau justru menjadi drama birokrasi yang mengalihkan perhatian dari masalah struktural yang lebih besar?
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Pernyataan Sudaryono memang menggugah. Ia membuka ruang bagi masyarakat dan media untuk melaporkan SPPG bermasalah, menjanjikan perbaikan dan teguran sebelum tindakan penutupan. Ia juga meminta agar SPPG lebih terbuka dengan yayasan mitra dan memastikan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis dijalankan dengan disiplin. "Lepas dari semua juklak-juknis itu, kontrol paling itu, kontrolnya pakai hati," ujarnya dengan nada humanis. Namun di balik kata-kata yang menghangatkan itu, kita perlu bertanya: apakah kontrol "pakai hati" cukup untuk mengatasi ketimpangan akses pangan yang sudah berakar puluhan tahun?
Di sinilah aporia mulai terbentuk. Kita memuji ketegasan menutup dapur yang gagal standar, tapi kita juga tahu bahwa standar itu sendiri ditentukan oleh birokrat di Jakarta, bukan oleh para ibu yang setiap hari memasak untuk anak-anaknya. Kita setuju bahwa kualitas harus dijaga, tapi kita juga sadar bahwa banyak SPPG beroperasi dengan anggaran terbatas, bahan pangan yang harganya fluktuatif, dan tenaga kerja yang seringkali kurang terlatih. Jika standar terlalu tinggi tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, maka penutupan bukanlah solusi, melainkan hukuman. Sementara jika standar terlalu rendah, ancaman itu hanya jadi gertakan kosong. Logika kita terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama tidak memuaskan.
Lebih dalam lagi, masalahnya bukan sekadar soal standar teknis. Ini soal siapa yang mengendalikan rantai pasok pangan. Petani lokal, nelayan kecil, dan pedagang pasar tradisional seringkali tersisih dari skema besar program negara yang lebih memilih mitra korporat yang "mudah diatur". Ketika kepala BGN berbicara tentang yayasan mitra dan juklak, ia berbicara dalam bahasa manajemen yang rapi, tapi diam tentang bagaimana kekuasaan ekonomi bekerja di balik layar. Sebuah SPPG yang ditutup karena tak memenuhi standar mungkin saja sebenarnya adalah korban dari sistem pengadaan yang tidak adil, atau dari tekanan harga yang membuat mereka terpaksa menggunakan bahan baku murahan. Menutup dapur tanpa menata ulang sistem distribusi pangan adalah seperti memotong ranting pohon yang sakit, sementara akarnya terus membusuk.
Pertanyaan yang lebih sulit adalah ini: apakah kita benar-benar percaya bahwa ancaman penutupan akan membuat semuanya lebih baik? Atau kita hanya sedang terhibur oleh pertunjukan ketegasan pejabat di layar kaca, sementara di luar sana anak-anak tetap menerima pangan yang pas-pasan? Bisa jadi kita semua—publik, media, dan bahkan pejabat itu sendiri—terjebak dalam ilusi bahwa masalah gizi adalah masalah kepatuhan administratif. Padahal ia adalah masalah politik, masalah ekonomi, dan masalah keadilan sosial yang tak bisa diselesaikan dengan SOP semata. Selama kekuasaan atas pangan masih terpusat di tangan segelintir elit birokrat dan pengusaha, setiap inspeksi dan penutupan hanyalah siklus dramatis yang tak pernah menyentuh esensi.
Tapi daripada tenggelam dalam pesimisme, mungkin lebih baik kita melihat ketidakpastian ini sebagai pintu. Negara menunjukkan komitmennya dengan mengancam penutupan, dan itu patut diapresiasi. Namun publik juga harus terus menekan agar janji perbaikan tidak berhenti di kata-kata. Tuntutlah transparansi anggaran, libatkan orang tua dan guru dalam pengawasan menu, dukung petani lokal agar menjadi bagian dari rantai pasok, dan yang terpenting, jangan pernah puas dengan dramatisasi birokrasi. Sebagaimana diwartakan detikcom, langkah tegas itu bisa menjadi awal, tapi juga bisa menjadi akhir dari harapan jika kita tidak terus mengawal. Pada akhirnya, "kontrol pakai hati" yang paling jujur adalah kontrol yang datang dari rakyat sendiri, bukan dari pejabat yang berjarak.